16 Hari Setop Beroperasi Selama Mudik, Pengusaha Truk Bisa Rugi Triliunan

JAKARTA – Adanya aturan larangan operasional truk bersumbu tiga selama 16 hari selama Lebaran menyebabkan entrepreneur truk tak lagi memiliki ruang untuk “bernafas”. Kondisi ini jelas akan mengakibatkan terganggunya logistik nasional .
Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan, pelarangan Lebaran kali ini yaitu selama 16 hari merupakan yang terlama sepanjang sejarah. Menurutnya jangankan 16 hari, 10 hari belaka logistik nasional itu telah terganggu.
“Dulu kala pertama itu hanya saja 2 hari sebelum hari H kemudian 2 hari pasca hari H. Tapi berprogres menjadi 3 hari pasca kemudian sebelum hari H, sampai terakhir 5 hari sebelum juga pasca hari H. Tetapi kali ini akan ada 16 hari, jadi sangat menyengsarakan sejumlah pihak juga mengorbankan sektor ekonomi kita,” ujarnya.
Dia menjelaskan, truk ini merupakan pilar utama di dalam pada perkembangan sektor ekonomi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berada dalam berusaha mencapai 8% pertumbuhan, tapi pada sisi lain truk logistik sebagai pendukungnya diberhentikan.
“Jadi, ini memang sebenarnya suatu langkah yang tiada sinkron antara pimpinan tertinggi dengan menterinya,” ungkapnya.
Dia menuturkan, aturan pelarangan itu akan mengakibatkan pelaku bisnis truk logistik tiada mempunyai penghasilan selama 16 hari kemudian dampaknya juga termasuk terhadap para buruh dalam pelabuhan akan tiada bekerja selama 16 hari. Di samping itu, kapal-kapal yang mana datang dari luar negeri akan membongkar di tempat pelabuhan Tanjung Priok, pada pada waktu mereka kembali pasti kosong, akibat tidaklah ada kontainer yang dimaksud akan masuk ke luar negeri.
“Dan bahkan apabila ini terjadi stagnasi maka kapal luar negeri ini akan pulang menghadirkan kontainer itu kembali dikarenakan nggak ada tempat untuk bongkar muat,” tuturnya.
Di sisi lain, katanya, bidang teristimewa sektor pengolahan juga akan kekurangan komponen baku kemudian akan berhenti berproduksi, sehingga buruh-buruh di area pabrik juga tidak ada akan bekerja. Disampaikan, 60% komponen baku bidang itu masih impor kemudian 80% itu kawasan sektor ada di tempat Jawa Barat. Bisa dipastikan, mereka yang paling sengsara.
“Inilah akibatnya yang mana akan kita rasakan dengan kebijakan pelarangan yang terlalu lama itu,” ungkapnya.





