JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, inovasi iklim dapat menyebabkan penurunan Barang Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, nomor itu amatlah besar jikalau meninjau kondisi yang tersebut penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berjuang meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 dan juga 2025 ini, dibutuhkan usaha yang dimaksud sangat besar, teristimewa dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya pada International Sustainability Pertemuan (ISF) 2024 di dalam Jakarta, hari terakhir pekan (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Pendapatan Domestik Bruto itu akan memberikan konsekuensi yang digunakan bukan semata-mata mempengaruhi ekonomi. Namun juga pada upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang menyebabkan meningkatnya tingkat kejadian bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang digunakan telah dilakukan dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia lalu memakan biaya yang tersebut sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Grup penduduk miskin cenderung menjadi pihak yang tersebut paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan juga meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa pembaharuan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, di hal ini, sebagai suatu kawasan yang mempunyai peningkatan kegiatan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi bukan terlepas dari ancaman inovasi iklim serta geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang digunakan sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Ekonomi Nasional ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat inovasi iklim.
Meskipun semata-mata menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap saja perlu melanjutkan proses penyelenggaraan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan pembaharuan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Bumi (World Meteorological Organization/WMO) sudah pernah menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang digunakan pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di dalam ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi pembangunan ekonomi masyarakat dan juga swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang inovasi iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
