JAKARTA – Isu revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, lalu DPRD (MD3) kembali muncul mendekati pelantikan anggota DPR terpilih pada awal Oktober 2024. Salah satu isu yang dimaksud menjadi sorotan terkait pembaharuan yang mengatur pengisian kursi Ketua DPR.
Diketahui, selama ini UU MD3 telah lama mengatur kursi Ketua DPR akan diberikan terhadap partai urusan politik pemenang Pemilu.
Menanggapi isu yang mana kembali muncul, anggota Fraksi PDIP Said Abdullah memverifikasi tidaklah ada rencana pembaharuan UU tersebut. “Nggak, nggak ada (revisi UU MD3), percaya deh,” ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini semua fraksi partai urusan politik memiliki niat yang digunakan baik. Salah satunya bersepakat apabila UU MD3 tetap saja digunakan tanpa adanya pembaharuan apa pun menyangkut aturan tersebut.
“Kami tak ingin DPR menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk perihal MD3 dulu. Insyaallah saya yakin semua bersepakat bahwa MD3 akan tetap saja sampai pelantikan 1 Oktober 2024,” katanya.
