Belanja Negara pada Konvergensi Wilayah: Efektifkah?

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PERTUMBUHAN kegiatan ekonomi kerap dianggap sebagai indikator utama keberhasilan pengerjaan nasional, akibat mencerminkan peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi kemudian kapasitas produksi suatu negara. Indonesia, sebagai salah satu negara mengalami perkembangan dalam ASEAN, telah lama berhasil mempertahankan laju pertumbuhan kegiatan ekonomi di area menghadapi 5% selama enam kuartal terakhir.
Data BPS mencatat bahwa perekonomian Indonesia berhasil berkembang sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan pertama 2024, sementara pada triwulan kedua 2024 pertumbuhan dunia usaha mencapai 5,05% (yoy).
Meski peningkatan ekonomi Indonesia masih tergolong stabil dalam Tengah berbagai gejolak ekonomi dunia, tantangan lain muncul di bentuk ketidakmerataan pendapatan per kapita antarwilayah. Bahkan, ketimpangan yang disebutkan tampak jelas ketika sumbangan kegiatan ekonomi nasional didominasi oleh beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, yang tersebut menyumbang tambahan dari 57% dari total Layanan Domestik Bruto (PDB) nasional.
Di sisi lain, wilayah-wilayah seperti Papua, Kalimantan, serta Nusa Tenggara masih tertinggal jarak jauh pada hal sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto kemudian mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang mana sangat jauh lebih tinggi rendah.
Sejatinya, ketimpangan kerap terjadi akibat sumber daya lalu pembangunan ekonomi yang tersebut cenderung terpusat di dalam sektor modern atau wilayah tertentu, sementara sektor tradisional di tempat wilayah tertinggal kurang mendapat perhatian. Dalam dunia ekonomi, konsep “Dualistik Ekonomi” yang dimaksud dikemukakan oleh W. Arthur Lewis, menjelaskan bahwa sejatinya terdapat dua sektor ekonomi yang berbeda di suatu negara, yakni sektor modern yang mana berprogres pesat dalam pusat-pusat pertumbuhan dunia usaha serta sektor tradisional yang stagnan di dalam wilayah tertinggal.
Oleh sebab itu, demi mengatasi ketimpangan tersebut, maka intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Teori sektor ekonomi Keynesian menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dasar dan juga layanan masyarakat seperti lembaga pendidikan dan juga kemampuan fisik dapat meningkatkan permintaan agregat juga membantu perkembangan dunia usaha dalam wilayah-wilayah tertinggal.
Pengeluaran dalam sektor-sektor tersbeut diyakini tidak ada cuma dapat meningkatkan lapangan kerja serta produktivitas semata, melainkan juga menciptakan efek pengganda yang dimaksud memacu pembangunan kegiatan ekonomi yang digunakan lebih tinggi merata di area seluruh wilayah. Artinya, harapan terhadap perkembangan kegiatan ekonomi yang stabil dapat disertai dengan peningkatan kesetaraan kesejahteraan dapat diupayakan.
Percepatan Konvergensi di tempat Indonesia
Konvergensi adalah proses di tempat mana wilayah dengan pendapatan rendah cenderung mengejar wilayah dengan pendapatan tinggi. Menurut Barro juga Sala-i-Martin (1992), konvergensi dapat dilihat sebagai proses, pada mana tempat yang mana tertinggal mencoba untuk mengejar area yang kaya.
Teori konvergensi ini didasarkan pada model peningkatan ekonomi neoklasik yang dimaksud menganggap bahwa wilayah berpendapatan rendah pada akhirnya akan mencapai titik kesetimbangan (steady state) dengan wilayah berpendapatan tinggi.
Konvergensi dibagi menjadi tiga jenis yakni konvergensi sigma, konvergensi beta absolut, serta konvergensi beta kondisional. Konvergensi sigma mengukur tingkat kesenjangan antarwilayah pada periode tertentu. Sementara itu, konvergensi beta absolut menunjukkan seberapa cepat wilayah berpendapatan rendah dapat berkembang lebih besar cepat dibandingkan dengan wilayah berpendapatan tinggi. Di sisi lain, konvergensi beta kondisional mempertimbangkan variabel lain selain pendapatan awal yang tersebut dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan.






