JAKARTA – Menteri Koordinator Area Kemaritiman lalu Penanaman Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga beratus-ratus triliun. Jumlah yang dimaksud dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog sanggup menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau bilangan bulat pasti dari anggaran yang mana ditekan tersebut.
“Sekarang anda tak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang mana dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Area Perjalanan kemudian Perekonomian Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu mampu menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut ketika turnamen Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, total item atau komoditas yang tersedia di area e-Katalog naik signifikan. Hingga ketika ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang dimaksud sudah ada melakukan registrasi dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa otoritas (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan datang menyusun kebijakan bidang berdasarkan total item yang digunakan terdaftar dalam e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu lapangan usaha policy yang mana nanti akan kita merancang industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog dan juga kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu bukanlah bilangan bulat yang tersebut kecil, jadi sebenarnya saya komunikasikan juga terhadap bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita telah sanggup bikin sektor policy kita’ jadi item apa hanya dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka itu captive market di area pada e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau program belanja online milik pemerintah bisa saja mengurangi langkah pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini bisa saja dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang digunakan diresmikan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali harga jual bisa jadi terpantau. Sehingga, pihak tertentu bukan dapat melakukan kecurangan yang digunakan merugikan negara.
