Jakarta – Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab baru-baru ini belum menciptakan kepastian perihal pembangunan ekonomi bagi proyek Ibu Perkotaan Nusantara di dalam menghadapi IKN. Dari delapan nota kesepahaman atau MoU yang dimaksud disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.
Sampai pada waktu ini, belum ada realisasi pembangunan ekonomi asing untuk IKN walau pemerintah sudah ada menerima banyak nota kesepahaman (MoU) serta letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama.
Hal itu diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Sinkronisasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ketika menjawab pertanyaan pada rapat sama-sama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang digunakan masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah pembangunan ekonomi PMDN semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang dimaksud melakukan groundbreaking,” kata Bahlil.
Ihwal pemodal asing dari UEA, sebelumya pada awal Juni berikutnya Jokowi mengemukakan perusahaan dari negara itu, Emaar Properties, sudah ada berazam untuk menyumbangkan modal ke IKN. Meskipun begitu, Kepala Negara belum membeberkan nilai penanaman modal yang ia maksud. Jokowi berujar kesepakatan penanaman modal akan diteken bulan ini.
“Saya enggak mau sebut akibat belum tanda tangan, tapi gede banget (investasinya),” kata Jokowi pada pidato pada waktu melaksanakan groundbreaking Astra Biz Center juga Nusantara Botanical Garden, dalam IKN, Selasa, 4 Juni 2024. “Insya Allah nanti (tanda tangan) pada bulan Juli dalam Abu Dhabi atau Dubai.”
Tapi, ternyata Jokowi pulang ke Tanah Air dengan tangan hampa terkait kesepakatan penanaman modal tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan penanam modal asing enggan menginvestasikan dananya ke konstruksi IKN. Sejumlah pengamat telah lama memberikan tanggapan terkait penggerak pemodal asing seret masuk ke IKN.
Menurut pengamat kebijakan umum Agus Pambagio wajar jikalau penanam modal asing enggan masuk ke proyek pengerjaan IKN. Menurut dia, pemodal berpandangan bahwa proyek yang disebutkan kurang prospektif secara bisnis. Pihaknya menegaskan, indikator utama di berinvestasi adalah mengenai imbal hasil.
Imbal hasil pembangunan ekonomi yang dimaksud salah satunya yang paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi di wilayah tersebut. Sementara itu, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum dapat diperkirakan. Sebab hanya sekali ASN tertentu semata yang digunakan akan pindah.
“Kalau masih greenfield itu mana ada penanam modal mau. Kalau infrastruktur tidak ada ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu di situ berapa pendatang yang dimaksud akan tinggal, kelas apa, kan belum ada,” kata Agus untuk media awal Juli lalu.
Pemerintah, kata dia, pada waktu ini boleh semata mengantongi beratus-ratus surat pernyataan minat untuk berinvestasi dari penanam modal asing. Namun, hal itu tak lantas berubah jadi patokan merek akan banyak menggarap proyek perkembangan IKN. Penanam Modal asing tentu mempelajari kemungkinan buruk berinvestasi dalam IKN.
“Akhirnya ngaku, tidaklah ada tuh pemodal (asing) yang datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya beliau tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, bukan jadilah dia,” sambungnya.
Masalah lain yang tersebut menurut Agus krusial kemudian bermetamorfosis menjadi penggerak pembangunan ekonomi asing masih susah masuk ke Tanah Air secara umum menurutnya adalah masalah korupsi. Hal ini kemudian menimbulkan kepercayaan pemodal terkikis ketika hendak menaruh modal ke Indonesia.
“Yang penting sekarang penanam modal datang, supaya pemodal datang, jangan palakin mereka, atur yang mana baik, jangan minta saham, kerja kaga minta iya, izin apa dipersulit, datangkan komponen baku dipersulit, kan gitu sekarang,” katanya.
Sementara itu, menurut pengamat kegiatan ekonomi Amrullah Hakim asal-mula dari penanam modal asing dalam IKN masih ragu mendanai megaproyek yang dimaksud salah satunya belum adanya pemberian insentif pajak hingga regulasi yang digunakan cenderung berbelit-belit. Padahal menurut Amrullah, Tanah Air berpote besar untuk menyita perhatian investor. Tetapi harus dihadiri oleh dengan kesinambungan pada pemerintahan kemudian kepastian hukum.
‘Jadi kita harus menciptakan regulasi secara hukum yang dimaksud tak plin-plan ya, yang dimaksud tak berubah-ubah (pastinya) membutuhkan kepastian hukum,” katanya pada Kamis, 13 Juni 2024 lalu, seperti dilansir dari NU Online.
Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) ini juga menekankan pentingnya pemerintahan baru Negara Indonesia untuk mampu melindungi stabilitas negara, agar pemodal asing berminat untuk berinvestasi ke IKN.
“Kita harus membuktikan setelahnya itu, ke depan, dengan pergantian pemerintahan republik Tanah Air apakah kita masih bisa jadi mempertahankan stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah juga keamanan, sebelum kita mampu meyakinkan akan mendapatkan penanaman modal asing,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | DANIEL A. FAJRI | RIRI RAHAYU
Pilihan editor: Genjot Pembangunan Bandara di IKN 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan
Artikel ini disadur dari Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN
