Jakarta – Hubungan Garansi Hari Tua (JHT) kemudian BPJS Ketenagakerjaan rutin jadi pertanyaan. JHT itu berada ke bawah payung BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, JHT dapat dihadiri oleh rakyat sebagai penerima upah juga tidak pemberi upah.
Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, JHT merupakan inisiatif proteksi guna menjamin agar kontestan menerima uang tunai. Ada tiga keadaan untuk mendapatkan uang JHT yaitu memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Berdasarkan pengertian sebelumnya, ada beberapa tujuan JHT. JHT mempunyai misi untuk menyokong finansial partisipan saat seseorang mengalami tiga situasi yang disebutkan yaitu pensiun, cacat total, atau meninggal dunia.
Program JHT mempunyai beberapa manfaat.
Pertama adalah pembayaran sekaligus untuk partisipan yang digunakan mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun, berhenti bekerja oleh sebab itu mengundurkan diri juga sedang tidak ada berpartisipasi bekerja di mana pun, terkena pemutusan hubungan kerja, meninggalkan wilayah Nusantara untuk selamanya, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jika partisipan meninggal dunia, maka uang tunai akan diserahkan pada ahli waris yang dimaksud ditunjuk; atau
Manfaat selanjutnya adalah pembayaran sebagian untuk kontestan yang berada di masa persiapan masa pensiun (sebesar 10 persen dari total saldo) atau berencana untuk bergabung inisiatif kepemilikan rumah setelahnya berubah jadi kontestan paling sedikit 10 tahun (maksimal 30 persen). Khusus kegunaan tambahan ini, kontestan hanya sekali dapat mengambil maksimal satu kali.
Untuk partisipan inisiatif diatur di Pasal 4 PP 46/2015, kontestan JHT adalah Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu
1. PU mencakup pekerja pada perusahaan, pekerja pada penduduk perseorangan, serta warga asing yang tersebut bekerja pada Indonesia paling singkat 6 bulan; sedangkan
2. BPU mencakup pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, juga pekerja selain pekerja mandiri.
Pada kegiatan JHT memiliki besar iuran dengan ketentuan seperti berikut:
1. Audien PU membayar iuran sebesar 5,7 persen dari upah sebulannya dengan ketetapan 2 persen ditanggung pekerja lalu 3,7 persen ditanggung perusahaan/pemberi kerja, sedangkan
2. Anggota BPU membayar iuran yang disesuaikan dengan penghasilan masing-masing kontestan dengan iuran terendah sebesar Rp20 ribu juga tertinggi sebesar Simbol Rupiah 414 ribu.
Artikel ini disadur dari Apa Arti JHT dalam Program BPJS Ketenagakerjaan?
