Tangerang – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menemukan praktik ‘siswa siluman’ tak pupus meskipun pihaknya pernah menghimpun seluruh dinas sekolah yang ada pada provinsi itu. Pertemuan direalisasikan sebelum PPDB tahun ini (tahun ajaran 2024/2025), mengingatkan pentingnya proses yang dimaksud berintegritas.
Nyatanya, praktik masih dapat ditemukan pada inspeksi mendadak ke sebuah SMAN ke Wilayah Tangerang. Wilayah kabupaten ini, sama-sama Pusat Kota Tangerang Selatan, menyumbang jumlah keseluruhan siswa siluman terbesar hasil PPDB 2023/2024 tingkat SMA di Banten.
Dalam temuan terbaru, satu sekolah yang didatangi itu diketahui menampung 114 partisipan didik baru tanpa melalui jalur-jalur yang ada di PPPDB yang dimaksud baru berlalu. “Alasan pihak sekolah oleh sebab itu keperluan komunitas kemudian ke wilayah perbatasan,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi.
Ombudsman terus menginput secara manual data pasca-pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dari 160 SMAN se-Banten hingga 31 Agustus 2024 nanti. Seperti diketahui sekolah masih mencatatkan data pokok institusi belajar (dapodik) ke pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Teknologi kemudian Riset, kemudian Ombudsman mencocokkannya dengan data kuota penerimaan kontestan didik baru yang dimaksud pernah diinformasikan setiap sekolah.
Sebelumnya, Ombudsman Banten mengungkap temuan berjumlah 4.700 siswa siluman hasil PPDB tingkat SMA pada 2023 lalu. Ribuan siswa itu sekarang ini duduk di dalam bangku Kelas 11.
Data disebut siluman oleh sebab itu sejatinya setiap sekolah secara sistemik mengunci begitu sudah ada terpenuhi kuota total siswa yang dimaksud diterima lewat serangkaian PPDB. “Sehingga tidaklah ada celah bagi siswa baru pada luar seleksi jalur zonasi, prestasi maupun afirmasi untuk didaftarkan sebagai siswa di sistem dapodik ” kata Fadli kepada Tempo, Hari Sabtu 20 Juli 2024.
Atas temuan-temuan dari Ombudsman tersebut, Kepala Lingkup SMA Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Bayuni, belum memberikan tanggapannya hingga berita ini dibuat.
Ragam Isu di PPDB
Siswa siluman bukanlah satu-satunya isu non prosedural di pelaksanaan PPDB di Banten. Hasil pengawasan juga aduan yang mana diterima dari warga mengungkap beberapa permasalahan lain seperti keterlambatan penyusunan petunjuk teknis (juknis), transparansi pengisian kursi kosong, penambahan daya tampung, siswa titipan, jual beli kursi
SMA, mark-up nilai rapor, dan juga lembaga pengurus kompetisi.
Menurut Fadli, persoalan-persoalan yang dimaksud akan berdampak pada kualitas pelayanan umum pada bidang pendidikan. “Tentunya temuan yang disebutkan masih kami perdalam pada proses pemeriksaan sehingga kami mendapatkan kesimpulan serta hasil yang tersebut tepat untuk penyelesaian lalu perbaikan kedepannya,” kata Fadli.
Dalam rute PPDB ini, Ombudsman Banten akan terus berupaya menyokong pelaksanaan PPDB sesuai dengan aturan berlaku, menindaklanjuti pengaduan yang mana masuk terkait pelaksanaan PPDB, kemudian menggalakkan perbaikan regulasi pada pelaksanaan PPDB ke tahun berikutnya.
Artikel ini disadur dari Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena …
