JAKARTA – Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ariyo D.P. Irhamna mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya warisan buruk ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal yang dimaksud lantaran ada kewajiban pembayaran utang yang digunakan jatuh tempo sebesar Rp775 triliun pada 2025, kian mempersempit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo.
“Ini alert untuk pemerintah, untuk belanja pembayaran bunga utangnya ini sudah ada lebih tinggi besar dibandingkan belanja pegawai sejak 2022. Nah hal ini juga yang dimaksud menimbulkan ruang fiskal untuk 2025 ini semakin terbatas untuk hasil pemerintahan yang tersebut baru serta menjadi warisan yang dimaksud buruk dari kepemimpinan Pak Jokowi untuk kepemimpinan Pak Prabowo,” ungkap Ariyo pada diskusi umum Indef, Akhir Pekan (18/8/2024).
Dalam rencana belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2025 untuk kategori jenis, lanjut Ariyo, pembayaran bunga utang mencapai Rp5,5 triliun atau kedua teratas pasca belanja juga lain-lain sebesar Rp6,3 triliun.
Ariyo menyebut, proporsi tingginya pembayaran beban utang di tempat berhadapan dengan belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, bahkan sudah ada terjadi sejak 2022.
Adapun sempitnya ruang fiskal juga tercermin dari penurunan alokasi belanja pemerintah untuk belanja kementerian/lembaga (KL). Hal itu berbanding terbalik dengan peningkatan alokasi belanja pemerintah untuk sektor non-KL.
“Ini menunjukkan ruang fiskal yang semakin terbatas akibat pembayaran utang semakin besar. Kenaikan alokasi belanja non-KL dialokasikan untuk pembayaran utang,” kata Ariyo.
Menurut Ariyo, tingginya utang menciptakan pemerintah tampak kebingungan di menetapkan alokasi anggaran kegiatan prioritas, seperti proses pengolahan lebih lanjut lalu infrastruktur. Hasilnya, anggaran kementerian kemudian lembaga yang terkait dengan pengembangan lebih lanjut kemudian infrastruktur mengalami penurunan pada RAPBN 2025.
Sementara itu, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Riza Annisa Pujarama mengatakan, RAPBN 2025 bukan berbeda dengan pandangan APBN 2024.
