JAKARTA – Sebanyak 2.300 pensiunan PT Jiwasraya (Persero) menuntut pembayaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) senilai RpRp371 miliar, menyusul rencana pembubaran (likuidasi) perusahaan pada September 2024 mendatang.Adapun, 2.300 pensiunan BUMN pada sektor asuransi Jiwa itu tergabung pada aliansi Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya Nasional (PPJ) Pusat.
Ketua Umum PPJ Pusat, De Yong Adrian mengatakan, ada ribuan pensiunan Jiwasraya yang belum mendapatkan penjelasan ihwal kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanan, apabila likuidasi perusahaan dilaksanakan pada bulan depan.
“Sampai ketika ini para pensiunan Jiwasraya yang tersebut berjumlah tambahan kurang 2.300 orang kontestan belum mendapatkan ilustrasi yang pasti baik dari pemerintah maupun Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Pendiri DPPK Jiwasraya tentang bagaimana kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanannya jikalau sampai terjadi DPPK Jiwasraya juga dibubarkan,” ujar De Yong Adrian melalui keterangan pers, Hari Senin (26/8/2024).
Menurutnya, kondisi DPPK Jiwasraya ketika ini defisit pendanaan (insolven). Defisit DPPK Jiwasraya berdasarkan laporan aktuaris untuk valuasi aktuaria per 31 Desember 2023 sebesar Rp371 miliar.
Defisit pendanaan pada dana pensiun terjadi ketika kewajiban aktuaria atau khasiat pensiun sekarang dan juga yang mana akan datang melebihi kekayaan dana pensiun.
“Sesuai ketentuannya pemberi kerja wajib memberikan iuran tambahan untuk memenuhi pendanaan, apabila hingga akhir 2024 Jiwasraya selaku pendiri DPPK tiada memberikan iuran tambahan untuk memenuhi defisit pendanaan pada DPPK Jiwasraya, dipastikan defisit pendanaan 2024 sanggup terjadi inovasi yang digunakan signifikan yang diperkirakan akan tambahan besar dari 2023,” paparnya.
Apabila defisit pendanaan DPPK jiwasraya tiada dibayar sampai akhir 2024 ini, maka kemampuan likuiditas DPPK Jiwasraya untuk membayar uang pensiun bulanan terhadap para pensiunan diperkirakan cuma sampai Mei 2025. Dengan demikian, pada Juni 2025 2.300 pensiunan Jiwasraya bukan lagi mendapatkan uang pensiun.
“Sungguh sangat menyedihkan kemudian memprihatinkan bagaimana nasibnya dalam kemudian hari, serta beberapa jumlah +/- 7.000 orang para pensiunan Jiwasraya beserta keluarganya akan menjadi korban lalu menderita, sehingga akan menambah jumlah total kemiskinan di tempat negara kita,” paparnya.
“Kami dari PPJ Pusat belum mengawasi adanya setoran iuran tambahan dari Pendiri sejak tahun 2021 hingga pada waktu ini, sehingga hal ini menyebabkan kondisi likuiditas DPPK Jiwasraya semakin berat serta DPPK Jiwasraya terus-menerus di keadaan insolven,” lanjut dia.
