JAKARTA – pemerintahan Indonesia diminta untuk menyiapkan mitigasi menghadapi peperangan modern juga multikrisis. Untuk itu, para pemimpin tiada terlena dengan manuver kemudian intrik kebijakan pemerintah yang tidaklah substansial sehingga mengabaikan kepekaan di menghadapi ketidakpastian global juga risiko turbulensi yang semakin curam juga berpotensi membahayakan bangsa pada jangka panjang.
Hal yang disebutkan disampaikan pakar pertahanan sekaligus alumnus Doktoral Strategi Keamanan Universitas Perlindungan (Unhan) Dina Hidayana usai mengikuti Dialog Demokrasi di tempat Habibie Center Ibukota beberapa waktu lalu.
Kondisi ekstrem akibat perubahan era Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiquity (VUCA) menuju Turbulency, Uncertainty, Novelty, Ambiquity (TUNA) perlu diwaspadai dan juga diantisipasi secara detail juga cermat agar Indonesia bukan turut terjebak di multikrisis juga efek pertempuran modern.
“Tanpa upaya pencegahan (mitigasi) yang digunakan penting melalui reformulasi rancang bangun sistem strategi perencanaan, proyeksi ancaman dan juga pengawasan memadai, maka kekacauan lalu runtuhnya kedigdayaan negara tidak hal mustahil,” kata putri dari almarhum Mardani abituren AKABRI 74 ini, Selasa (17/9/2024).
Dina memandang adagium “si vis pacem, para bellum”, yang digunakan artinya apabila menginginkan damai maka bersiaplah pertempuran masih relevan dengan strategi pertahanan kontemporer. Kondisi masa damai justru lebih tinggi rumit dibandingkan masa perang, mengingat “war time” hanya sekali berfokus pada penyelenggaraan lalu kemenangan pertempuran tanpa mengindahkan efisiensi.
Baca juga: KSAU Sebut Defense Lingkungan Jadi Salah Satu Kekuatan Perang Modern
Sementara “peace time” menuntut efisiensi serta efektivitas pemanfaatan sumber daya nasional yang mana terbatas, baik itu SDM maupun SDA untuk eksistensi berkesinambungan.
Dina menyebut, fakta bahwa publik lalu aktor urusan politik kekinian cenderung disibukkan dengan perebutan kekuasaan atau suksesi kepemimpinan pada berbagai organisasi dan juga institusi tanpa mengindahkan visi lalu solusi kongkret yang digunakan ditawarkan pada mengatasi berbagai persoalan dan juga ancaman bagi warga serta masa depan negeri.
”Baru semata umum selesai dengan urusan pemilihan presiden serta para legislator yang dimaksud masih menyisakan polemik, beberapa bulan ke depan telah dihadapkan kembali dengan pilpres tingkat area yakni pemilihan gubernur kemudian bupati/wali kota. Pertanyaannya, ide juga gagasan seperti apa yang mana dimiliki para kandidat di memitigasi wilayah-wilayah di tempat Indonesia pada menghadapi konflik terbuka kemudian asimetris hingga ancaman multikrisis?” tanya Dina.
