JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyatakan alokasi anggaran untuk perkembangan infrastruktur dasar dalam Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) tahun 2025 sekitar Rp4 triliun dari Pagu Anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp75,63 triliun.
Namun demikian, Endra mengungkapkan pihaknya masih mengantisipasi ketetapan Presiden lalu Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto kemudian Gibran Rakabuming Raka mengalokasikan anggaran tambahan untuk menggalang pembangunan infrastruktur dasar di dalam IKN pada tahun depan.
“IKN kita alokasikan Rp4 triliun tahun 2025 yang mana akan datang, tapi tentunya kita mengawaitu afirmasi dari presiden terpilih untuk nanti tentunya melanjutkan kegiatan penyelenggaraan IKN ini,” kata Endra pada diskusi virtual ‘Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur’, Awal Minggu (2/9/2024).
Baca Juga: Jokowi Masih Ragu ‘Ngantor’ di dalam IKN September: Airport Belum Jadi
Lebih lanjut, Endra menjelaskan pada 2025 Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp75,63 triliun, yang tersebut akan digunakan untuk beberapa kegiatan di dalam sektor Sumber Daya Air untuk meningkatkan ketahanan pangan, Cipta Karya meningkatkan kualitas perkotaan, lalu Bina Marga untuk meningkatkan konektivitas.
“Kemudian untuk apa semata yang dimaksud Rp75 triliun itu. Saya kira yang dimaksud krusial tentunya untuk ketahanan pangan kita. Kemudian di area sektor konektivitas, tentunya kita pelihara jalan-jalan kita, kita bangun jalan-jalan baru yang belum selesai,” kata Endra.
“Berikutnya dalam cipta karya tentunya kita merancang sarana air minum, kemudian sanitasi persampahan, yang ini juga kita tahu sampai jadi, kesulitan di area berbagai kota. Jadi, saya kira itu program-program utama (Kementerian PUPR 2025) pada samping IKN,” lanjutnya.
Baca Juga: Syarat PNS yang mana Bakal Pindah ke IKN September, Usia 43 Tahun ke Atas Aman
Pada kesempatan yang berbeda, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan pengerjaan infrastruktur dasar pada IKN pada tahun 2025 mendatang akan diperluas di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B lalu 1C. Sedangkan yang digunakan belakangan dibangun baru dalam klaster 1A dikarenakan kaitannya dengan lapangan upacara Kemerdekaan 17 Agustus.
“Karena sejumlah penanam modal yang dimaksud telah mulai pembangunan, kita (Kementerian PUPR) memulai pembangunan jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tidak ada belaka di tempat KIPP 1A, tapi juga 1B lalu 1C,” kata Basuki (20/8).
