JAKARTA – Menteri Daya dan juga Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku terkejut ketika mengetahui anggaran yang mana ditetapkan untuk Direktorat Jenderal Daya Baru Terbarukan serta Konservasi Daya pada rencana Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN) 2025.
Bahlil berpendapat bahwa dengan rencana pemerintah Indonesia untuk mencapai transisi energi dan juga mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060, harusnya anggaran yang tersebut disediakan untuk Ditjen EBTKE lebih banyak besar dari yang dimaksud ditetapkan ketika ini yaitu Rp657 miliar.
“Bu, anggaran Ibu kecil banget ya. Padahal kita rencana mau memakai transisi energi. Hal ini orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain, latihan lain, main lain. Bagaimana kemungkinan besar anggaran sekecil ini dapat kita bicara transisi energi,” tegasnya pada Rapat Kerja (Raker) sama-sama Komisi VII DPR RI di tempat Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Asal tahu saja, anggaran yang dimaksud direncanakan untuk Ditjen EBTKE akan disalurkan untuk penyelenggaraan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rupiah 184 miliar, perkembangan pembangkit listrik minihidro sebanyak satu unit dengan anggaran Simbol Rupiah 44,53 miliar, konstruksi tiga unit pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) dengan anggaran Mata Uang Rupiah 64,50 miliar.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk konstruksi tiga unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan anggaran Simbol Rupiah 45,30 miliar, dan juga perencanaan, pengawasan, dan juga monitoring evaluasi EBTKE sebanyak enam kegiatan dengan anggaran Rupiah 47,59 miliar.
Selain anggaran untuk Ditjen EBTKE, Bahlil juga menyinggung anggaran Kementerian ESDM yang dimaksud menurutnya begitu kecil. Hal itu dilontarkannya ketika membacakan pagu anggaran tahun 2025.
“Kecil-kecil juga nih uangnya ya, padahal kerjanya gede. Ini adalah Sorry Pak (Komisi VII DPR) saya baru baca, kalau Kementerian Penyertaan Modal kecil masuk akal, tapi kalo Kementerian ESDM yang dimaksud penghasil PNBP di dalam luar hulu migas Rp170 triliun lebih, ini engga sampai 10%, kalau idealnya itu kan costnya itu minimal 20% dari total PNBP, tapi engga ini teori perekonomian dari mana ini,” papar Bahlil.
Sebagai informasi, berikut pagu anggaran 2025 untuk masing-masing sektor ESDM:
Sekjen ESDM: Rp553,6 miliar
Irjen ESDM: Rp138,6 miliar
Ditjen Migas: Rp4,84 triliun
Ditjen Ketenagalistrikan: Rp496 triliun
Ditjen Minerba: Rp735,9 miliar
DEN: Rp63,7 miliar
BPSDM ESDM: Rp617,9 miliar
Badan Geologi: Rp929,6 miliar
BPH Migas: Rp254,2 miliar
Ditjen EBTKE: Rp657 miliar
BPMA: Rp92 miliar
