JAKARTA – Menteri Daya juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menimbulkan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional dan juga rutinitas di area Kementerian ESDM kemudian sisanya Rp4,2 triliun untuk memulai pembangunan jaringan pipa gas juga yang dimaksud lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya sekali menyepakati Rencana Kerja dan juga Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Daya lalu Informan Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah keseluruhan ini tambahan kecil dari anggaran yang disepakati di Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang dimaksud lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, lantaran anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah lama disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya meminta-minta Komisi VII untuk memproduksi kesimpulan rapat yang digunakan kemudian disampaikan terhadap umum terkait anggaran yang mana tiada disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menimbulkan juga di risalah rapat seharus menyampaikan terhadap rakyat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa jadi kerja,” jelasnya pada Rapat Kerja sama-sama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang digunakan tidak ada disetujui oleh Banggar maka sebagian acara yang dimaksud telah dilakukan disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek penyelenggaraan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 dan juga pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang mana jikalau tak dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu telah melakukan tender dan juga sudah ada selesai. Dan kalau tidak ada dianggarkan artinya memang benar kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin saja sengaja untuk menyebabkan inisiatif ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan terhadap Komisi VII DPR RI untuk tak bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tidaklah juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menyebabkan catatan. Tapi andaikan pun tiada ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tidak ada ada pekerjaan apa yang digunakan mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan terhadap masyarakat bahwa pipa ini gak mampu berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang tersebut mandek,” pungkas Bahlil.
