INFO NASIONAL – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, sebenarnya koperasi pada sistem perekonomian nasional memiliki kedudukan yang digunakan sangat kuat sebagaimana yang tersebut tertuang pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
Bamsoet menjelaskan, dari undang-undang tersebut, perekonomian yang tersebut paling sesuai dengan amanat konstitusi adalah koperasi.
“Kita juga dapat merujuk pada Ketetapan MPR Nomor 16/MPR/1998 tentang Politik Perekonomian pada rangka demokrasi ekonomi, sebagai salah satu Ketetapan MPR yang tersebut dinyatakan masih berlaku,” kata beliau secara daring pada Seminar Nasional Peringatan Hari Koperasi ke-77, yang digunakan diselenggarakan Dewan Koperasi Negara Indonesia (DEKOPIN), di dalam Batam, pada Kamis, 11 Juli 2024.
Menurutnya, ketetapan MPR RI itu sanggup bermetamorfosis menjadi arah kebijakan, strategi serta pelaksanaan perkembangan sistem perekonomian nasional yang mana kuat. Ketetapan MPR juga memberikan kesempatan, dukungan lalu pengembangan dunia usaha rakyat yang mencakup koperasi, bisnis kecil kemudian menengah sebagai pilar utama pembangunan dunia usaha nasional.
Ia menjelaskan, di konteks perekonomian nasional, memajukan koperasi adalah tugas kemudian amanat sejarah. Cikal akan datang aksi koperasi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1896 oleh Raden Arya Wiriaatmaja untuk menolong pegawai pribumi, penjual kecil, dan juga petani dari jeratan lintah darat. Gagasan semangat kebersamaan untuk membantu perekonomian rakyat, teristimewa golongan ekonomi lemah inilah, yang mana menjadi inti dari pergerakan koperasi.
“Bung Hatta mengungkapkan bahwa filosofi koperasi pada hakikatnya sudah ada mengakar di keberadaan masyarakat Indonesi yang dimaksud gemar bergotong-royong, tolong-menolong, memelihara toleransi, serta rasa tanggungjawab bersama,” kata Bamsoet.
Bamsoet mengatakan, implementasi kebijakan konstruksi dunia usaha nasional belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadaan ideal yang digunakan berpihak pada koperasi. Koperasi sebagai manifestasi kebersamaan di demokrasi ekonomi, masih belum mampu tumbuh serta forward sejajar dengan sektor pemerintah serta swasta.
“Di sinilah pentingnya memaknai kembali koperasi secara komprehensif. Tidak hanya sekali mengenai tata kelola koperasi, melainkan juga dari aspek filosofi, prinsip, kaidah, juga ide yang tersebut diharapkan berubah menjadi solusi bagi kemajuan perkoperasian pada Indonesia,” ujarnya.
Menurut Bamsoet, untuk mengatasi hormat koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, dapat merujuk pada tujuan pokok didirikannya koperasi yakni memajukan kesejahteraan anggota juga kesejahteraan masyarakat, juga berpartisipasi untuk mendirikan tatanan perekonomian nasional.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, di dalam satu sisi koperasi harus mampu memulai pembangunan dirinya sendiri. Di sisi lain, harus ada keberpihakan dari segenap pemangku kepentingan agar koperasi berubah menjadi kuat dan juga mandiri, mampu memberdayakan prospek perekonomian para anggotanya lalu komunitas pada umumnya,” kata dia. (*)
Artikel ini disadur dari Bamsoet Dorong Koperasi Kembali Menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional
