JAKARTA – Usulan pagu anggaran 2025 untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditolak. Adapun nilai pagu yang mana diusul untuk ditambahkan di area tahun depan sebesar Rp66 miliar.
Penolakan yang disebutkan disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir ketika rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI. Menurutnya, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 tetap memperlihatkan dalam hitungan Rp277 miliar, turun dari pagu tahun lalu, yakni Rp284,36 miliar.
“Ya memang benar anggarannya ternyata tetap,” ujar Erick di rapat kerja, Rabu (11/9/2024).
Meski usulan tambahan anggaran tiada disetujui, DPR justru mempertahankan bilangan menghadapi target dividen BUMN senilai Rp90 triliun di tempat tahun depan. Jumlah ini meroket dari realisasi dividen tahun sebelumnya yaitu, Rp85 triliun.
“Tetapi target dividen naik menjadi Rp90 triliun. Jadi ya, mungkin saja ini bagian dari cobaan buat kami dalam BUMN,” paparnya.
Adapun, dua tahun terakhir dividen yang tersebut dikontribusikan BUMN mengalami kenaikan signifikan. Dia mencatat, nilai dari sebagian laba bersih yang mana disetor perusahaan untuk negara dalam 2023 sebesar Rp81 triliun.
Lalu, naik menjadi Rp85 triliun di area 2024, kemudian ditargetkan bisa jadi menyentuh Rp90 triliun dalam 2025.
Sementara itu, Erick mengatakan pagu anggaran Kementerian BUMN di dalam 2025 sangat rendah jikalau dibandingkan dengan peran BUMN terhadap perekonomian Indonesia.
Karenanya, pada awal September lalu beliau mengajukan usulan agar Komisi VI DPR RI juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui tambahan dana senilai Rp66 miliar untuk memperkuat kerja Kementerian BUMN di tempat 2025.
