JAKARTA – Partisipasi penduduk pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 sangat diharapkan juga tidaklah muncul golput sekaligus mengawal ketat pelaksanaan Pilkada.
Peneliti kebijakan pemerintah Badan Penelitian lalu Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menuturkan umum diharapkan antusias di menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Partisipasi penduduk amat besar terhadap acara pemilihan gubernur 2024 lantaran DPR, pelopor pemilu, juga pemerintah sudah pernah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi diharapkan partisipasi rakyat naik juga hitungan golput bisa saja ditekan. Karena ambang batas pilkada sudah ada diturunkan, jadi itu dapat memantik partisipasi politik,” ujar Wasisto, Rabu (28/8/2024).
Dia mengimbau publik untuk menghindari adanya kampanye berbasis kebijakan pemerintah identitas. Pasalnya, hal itu berdampak buruk bagi demokrasi di dalam Indonesia.
“Yang telah kita lihat di tempat pilpres sebelumnya justru merusak. Jadi kalau misalnya ada paslon atau parpol yang tersebut menggunakan sentimen itu sebaiknya dihindari akibat itu berdampak jangka panjang tidak hanya saja sekadar urusan pilkada tapi juga urusan yang dimaksud lain,” katanya.
Kemudian, diimbau publik menolak kebijakan pemerintah uang yang tersebut tersebar ketika Pilkada.
“Publik harus disadarkan bahwa uang yang dimaksud mereka itu terima itu sejenis cuma hak mereka itu telah dibeli. Penyadaran seperti ini harus bisa saja ditekankan khususnya oleh para pelaksana pemilihan umum dan juga aktivis pilpres bahwa urusan politik uang itu tidaklah juga merta menghasilkan pengumuman serta aspirasi mereka itu terakomodasi pada Pilkada,” ujarnya.
