JAKARTA – Menteri Hukum dan juga Hak Asasi Individu ( Menkumham ) Supratman Andi Agtas segera mengundangkan pembaharuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pemilihan kepala daerah yang mana telah lama disetujui DPR. Supratman menegaskan hal itu pada waktu hadir di rapat dengan DPR lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tempat Komisi II DPR.
Dalam rapat itu, tak ada intervensi atau sanggahan terkait draf PKPU yang mana sudah dipersiapkan KPU. KPU mengakomodasi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peraturan yang mana pada intinya berkaitan dengan ambang batas pengusungan calon kepala area dan juga penghitungan batas usia calon kepala daerah.
“Hari ini secara langsung kita harmonisasi kemudian sesegera kemungkinan besar kami undangkan. Kalau memungkinkan hari ini, kami undangkan hari ini,” kata Supratman usai mengunjungi rapat pada Komisi II DPR RI, Mingguan (25/8/2024).
Supratman mengatakan, usai rapat ini pihaknya segera mengatur rapat dengan pimpinan Kemenkumham. Supratman menegaskan pembaharuan itu akan segera diundangkan. “Ini dengan segera rapat by zoom untuk harmonisasinya, hari ini juga. Saya berharap, tadi saya telah hubungan Pak Dirjen, semuanya, staf untuk segera kemungkinan besar melakukan pengundangan,” kata dia.
Sebelumnya, Rapat itu dimulai sejak pukul 10.24 Waktu Indonesia Barat dan juga berlangsung tak lebih lanjut dari satu jam. Dalam rapat itu, KPU menyampaikan draf inovasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. KPU mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 kemudian Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Dalam rapat itu KPU melakukan konfirmasi rancangan perubahannya sudah mengakomodasi aturan terkait ambang batas pengusungan kepala area sekaligus penghitungan batas usia. Dalam rapat itu juga tak terlihat ada intervensi atau sanggahan baik dari perwakilan pemerintah, anggota DPR termasuk pengurus pilpres lainnya.
“Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ini telah dilakukan mengakomodasi, tidaklah ada kurang tidaklah ada lebih, dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 juga 70,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Mingguan (25/8/2024).
“Apakah sanggup kita setujui?” tanya Doli.
“Setuju,” jawab partisipan rapat.
