Daftar Anggaran Belanja Jumbo Kementerian/Lembaga di dalam Tahun Pertama pemerintahan Prabowo
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan anggaran belanja untuk pemerintah pusat pada RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun.
Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp976,8 triliun.Angka ini lebih lanjut rendah tari belanja K/L di APBN 2024 yang dimaksud sebesar Rp1.090,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi yang disebutkan sengaja diadakan pemerintah pada waktu ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kenapa belanja KL-nya relatif lebih lanjut kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun. Hal ini lantaran kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,“ ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers RAPBN 2025 lalu nota keuangan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Ibukota pada Hari Jumat (16/8/2024).
“Makanya belanja KL relatively, kecuali yang dimaksud telah dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain di tempat belanja non KL, yang digunakan makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun,” imbuh dia.
Setidaknya ada 10 yang tersebut memiliki anggaran belanja cukup besar pada RAPBN 2025. Adapun di area 2025 nanti, Kementerian Perlindungan (Kemenhan) menjadi yang digunakan paling besar yakni mencapai Rp165,2 triliun. Kemudian disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mana mencapai Rp123,6 triliun.
Beberapa output Fungsi Perlindungan pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit, serta pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.
Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian lalu Lembaga mencapai Rp976,8 triliun.
Anggaran yang dimaksud antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan permintaan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya serta upah ke-13.
