Dari Deflasi menuju Resesi: Lampu Kuning Sektor Bisnis Indonesia

Arjuna Putra Aldino
Ketua Umum DPP GMNI
BADAN Pusat Statistik (BPS) kembali mengumumkan Angka Harga Pelanggan (IHK) pada Februari 2025 mencetak deflasi 0,48% secara bulanan (month to month/mtm). Deflasi kali ini adalah deflasi yang dimaksud ketujuh kalinya sejak Mei 2024 – September 2024 terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut, dengan nomor 0,03% (Mei), 0,08% (Juni), 0,18% (Juli), 0,03% (Agustus), juga 0,12% (September) juga Januari 2025 kembali tercatat deflasi sebesar 0,76%.
Deflasi Februari tahun ini terbilang sebagai sebuah fenomena yang mana anomali, mengingat terjadi satu bulan mendekati Ramadhan, pada mana tingkat konsumsi publik biasanya meningkat. Sebagai perbandingan pada Februari tahun lalu yang digunakan juga mendekati Ramadhan, BPS justru mencatatkan terjadinya inflasi.
BPS menjelaskan, deflasi yang tersebut terjadi kali ini teristimewa disebabkan oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang digunakan terjadi pada Januari-Februari 2025. Alasan ini untuk membantah bahwa fenomena deflasi kali ini mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat, melainkan akibat intervensi kebijakan pemerintah, yaitu diskon tarif listrik.
Diskon tarif listrik 50% yang mana diterapkan pemerintah pada Januari-Februari 2025 memberikan andil utama pada deflasi yang digunakan terjadi di area Indonesia, khususnya lantaran masuk di komponen biaya yang diatur pemerintah. Artinya, diskon pada nilai yang digunakan diatur pemerintah, sebagaimana diperhitungkan oleh Badan Pusat Statistik, membantu menekan pemuaian di dalam kelompok makanan, minuman, serta tembakau.
Namun secara teoretis, deflasi adalah kondisi penurunan tarif barang/jasa di dalam satu periode tertentu. Deflasi bisa jadi terjadi sebab dua hal. Akibat pasokan barang berlebih sehingga menurunkan biaya pada pasaran (sisi supply) atau akibat penurunan permintaan juga daya beli publik (sisi demand) sehingga barang/jasa di dalam bursa tak terserap kemudian harganya anjlok. Dan sebagian indikator yang dimaksud ada memperlihatkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat.
Sinyalemen Pelemahan Daya Beli Masyarakat
Ada banyak data yang bisa jadi dijadikan sebagai indikasi untuk mendiagnosa adanya pelemahan daya beli masyarakat, teristimewa dari data transaksi jual beli barang-barang konsumsi yang tersebut ketika ini mengalami penurunan. Pertama, adanya penurunan laju jualan kendaraan beroda dua motor baru pada awal tahun ini.
Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) di area awal tahun 2025 menyebutkan pemasaran kendaraan beroda dua motor Januari 2025 turun 5,98% dibandingkan Januari 2024. Rinciannya, jualan kendaraan beroda dua motor di area Januari 2025 mencapai 557.191 unit, turun dari 592.658 unit pada Januari 2024.
Kedua, turunnya tren pemasaran mobil pada awal tahun 2025. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengumumkan capaian transaksi jual beli mobil nasional yang digunakan turun pada Januari 2025.
Mengacu data terbaru, jumlah keseluruhan total jualan mobil secara whole sales sebesar 61.843 unit. Artinya, turun 11,3 persen secara year-on-year (YoY) pada Januari 2025 jika dibandingkan periode yang dimaksud serupa tahun 2024 sebanyak 69.758 unit. Sementara itu, pemasaran retail (dari dealer ke konsumen) turun 18,6 persen YoY menjadi 63.858 unit pada Januari 2025, berbeda dengan 78.437 unit pada periode yang sejenis 2024.






