Deretan Pembangunan Infrastruktur Selama 10 tahun Jokowi Jadi Presiden

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian pembangunan infrastruktur yang rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, dalam sektor konektivitas telah lama dibangun 2.700 km jalan tol kemudian 6.000 km konstruksi jalan nasional selama 10 tahun terakhir di dalam seluruh Indonesia.
Selain itu juga diadakan penanganan preservasi jalan wilayah berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan area dibangun serta didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian pada sektor Perumahan, melalui Proyek Sejuta Rumah (PSR) yang digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan telah dilakukan dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.
“Pembangunan infrastruktur yang dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di 10 tahun terakhir sudah sejumlah yang selesai dan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah di keterangan resmi, Akhir Pekan (18/8/2024).
Selanjutnya pada sektor Sumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun sudah dibangun sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang dimaksud dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga disertai oleh penyelenggaraan jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar juga rehabilitasi 4,3 jt hektar.
“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang dimaksud air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% di tempat tahun 2014 menjadi 19% dalam tahun 2024) juga meningkatkan Angka Pertanaman (IP) dari 1,5 di area tahun 2014 menjadi 2,5 pada tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan penyelenggaraan infrastruktur air minum di membantu akses air minum layak bagi rakyat sebesar 92% hingga 2023 melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Untuk akses sanitasi layak, pada waktu ini mencapai sebesar 82% melalui pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pengerjaan infrastruktur di tempat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh lantaran itu, tugas serta tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi publik terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.






