JAKARTA – Ekspor pasir juga hasil sedimen laut yang tersebut dibuka pasca ditutup selama 20 tahun, yang diatur di Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024. Lantas berapakah tarif pasir laut , hingga beberapa jumlah perusahaan berebut untuk mengeruknya.
Dalam Kepmen KKP Nomor 82 Tahun 2021, tercatat biaya pasir laut untuk di negeri dalam banderol Rp188 ribu per meter kubik, sedangkan untuk ekspor dipatok Rp288 ribu per meter kubik.
Presiden Joko Widodo pun sudah pernah mengizinkan perdagangan pasir laut, tertuang pada Peraturan eksekutif (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di area Laut.
PP ini mengatur mengenai pengelolaan hasil sedimentasi pada laut yang digunakan diadakan untuk: 1) menanggulangi sedimentasi yang dimaksud dapat menurunkan daya menyokong kemudian daya tampung biosfer pesisir lalu laut dan juga kondisi tubuh laut; lalu 2) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di area Laut untuk kepentingan penyelenggaraan lalu rehabilitasi ekosistem pesisir lalu laut.
Pengelolaan Hasil Sedimentasi di area laut meliputi tahap perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, juga pengawasan. Hal yang digunakan harus menjadi catatan adalah, Peraturan otoritas (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
Pada pada waktu Peraturan eksekutif ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian kemudian Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61), dicabut juga dinyatakan tidak ada berlaku.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah terjadi menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2024 sebagai revisi aturan ekspor pasir lalu hasil sedimentasi laut. Aturan yang digunakan merevisi untuk kedua kalinya berhadapan dengan Permendag Nomor 22 Tahun 2023 dan juga Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan serta Pengaturan Ekspor, dimaksud mengatur jenis-jenis pasir laut kemudian hasil sedimentasi laut yang dimaksud sekarang ini mulai dilarang untuk diekspor.
Dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024, ketentuan ekspor jenis pasir laut berdasarkan pos tarif atau HS Code ex 2505.10.00, yang tersebut dilarang yakni Pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di tempat laut yang dimaksud memiliki ukuran butiran tertentu.
“Pasir alam yang mana berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di tempat laut yang digunakan mempunyai ukuran butiran D50 < 0,25 mm atau D50 > 2,0 mm; dengan persentase kerang (shells)/CaCO3 > 15%; Au (emas) > 0,05 ppm; Ag (perak) > 0,05 ppm; Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium > 0,05 ppm; Silika (SiO2) > 95%; Timah (Sn) > 50 ppm; Nikel (Ni) > 35 ppm; atau logam tanah jarang total > 100 ppm,” ujar bunyi Permendag yang tersebut dimaksud, Selasa (10/9/2024).
Lebih lanjut, selain jenis pasir laut yang digunakan dilarang untuk dikirim ke luar negeri seperti di dalam atas, pasir alam yang mana diatur pada nomor IV Area Pertambangan di lampiran Permendag Nomor 20/2024, juga dilarang untuk diekspor. “Selain pasir alam yang mana termasuk di hitungan IV Area Pertambangan pada lampiran Peraturan Menteri ini. Hanya terhadap pasir hasil sedimentasi di area laut,” lanjut bunyi ketentuan tersebut.
