JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan persoalan pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Kuantitas yang disebutkan turun ekstrem dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.
Penurunan pagu anggaran yang dimaksud menurutnya hal yang biasa di transisi pemerintahan. Basuki menyinggung mengenai pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga belaka Rp75 triliun.
“Itu kan seperti persis pada ketika Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan mengungkap file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang tersebut memberi ruang fiskal untuk Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki ketika ditemui pada kantornya, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN di tempat 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?
Menurut ia penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sebenarnya sengaja dijalankan oleh pemerintahan untuk memberikan ruang fiskal yang dimaksud tambahan luas untuk Presiden kemudian Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan acara prioritasnya.
Meski demikian, Basuki mengungkapkan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang disebutkan masih dalam bentuk pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang dimaksud mampu ditambah, tergantung arah kegiatan presiden terpilih Prabowo – Gibran.
“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, lalu Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang dimaksud disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa acara pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang digunakan tersebar pada seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang mana tersebar pada seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, pembangunan jalan tol akan sangat lebih tinggi kecil dari jikalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 konstruksi jalan tol yang mana dilaksanakan menggunakan APBN totalnya hanya saja 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran pemerintahan akan lebih tinggi berbagai ada dukungan pembangunan yang akan segera dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang mana membidangi urusan konektivitas jalan serta jembatan juga akan segera menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi dan juga konstruksi jembatan.
