Ibukota – Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan negara dibagi berubah jadi tiga cabang utama, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pembagian ini merujuk pada konsep trias politica yang dimaksud dikemukakan oleh filsuf jika Prancis, Montesquieu, di bukunya L’Esprit des Lois.
Pembagian kekuasaan ini bertujuan agar bukan terbentuk pemusatan kekuasaan pada satu lembaga dan juga menjamin terciptanya sistem pengawasan antar lembaga negara (checks and balances).
Ketiga cabang kekuasaan yang dimaksud memiliki fungsi dan juga kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan pada penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut penjelasan lengkap mengenai per individu lembaga.
Lembaga eksekutif: Pelaksana kebijakan pemerintah
Lembaga eksekutif adalah cabang kekuasaan negara yang digunakan bertugas menjalankan undang-undang dan juga menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, didampingi oleh Wakil Presiden juga para menteri yang tersebut tergabung di kabinet.
Dalam konteks hukum tata negara, lembaga eksekutif di arti sempit terdiri menghadapi presiden kemudian para menteri. Namun di arti luas, lembaga ini juga mencakup aparatur sipil negara (ASN) kemudian militer sebagai pelaksana teknis kebijakan negara.
Fungsi lembaga eksekutif meliputi lima bidang utama:
- Bidang administratif: menyelenggarakan administrasi negara kemudian melaksanakan perundang-undangan.
- Bidang legislatif: mengajukan rancangan undang-undang (RUU) serta membahasnya bersatu DPR.
- Bidang keamanan: mengatur pertahanan kemudian keamanan nasional melalui TNI serta Polri.
- Bidang yudikatif: memberikan grasi, amnesti, abolisi, lalu rehabilitasi.
- Bidang diplomatik: mengatur hubungan luar negeri juga perjanjian internasional.
Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dimaksud dianut Indonesia, Presiden memiliki peran sentral pada kekuasaan eksekutif, namun terus di koridor pengawasan oleh lembaga legislatif dan juga yudikatif.
Lembaga legislatif: pembentuk undang-undang
Lembaga legislatif merupakan cabang kekuasaan negara yang dimaksud bertugas membuat, membahas, lalu mengesahkan undang-undang. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri menghadapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut ahli hukum tata negara Miriam Budiardjo, lembaga legislatif mempunyai dua fungsi utama, yaitu:
- Fungsi legislasi: menentukan kebijakan negara kemudian menimbulkan undang-undang, diantaranya pada dalamnya hak inisiatif juga hak amandemen terhadap RUU.
- Fungsi pengawasan: mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum lalu kepentingan rakyat.
Lembaga legislatif juga memiliki kewenangan pada hal pengesahan anggaran, pengawasan perjanjian internasional, dan juga pemberian persetujuan terhadap kebijakan strategis negara lainnya.
Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif berdiri secara independen dari eksekutif kemudian miliki sikap setara pada penyelenggaraan pemerintahan.
Lembaga yudikatif: penegak hukum lalu konstitusi
Lembaga yudikatif adalah cabang kekuasaan negara yang dimaksud menjalankan fungsi kehakiman, yakni menegakkan hukum kemudian keadilan berdasarkan UUD 1945. Lembaga ini bersifat independen dan juga bebas dari intervensi lembaga eksekutif maupun legislatif.
Kekuasaan yudikatif di Nusantara dilaksanakan oleh dua institusi utama, yaitu Mahkamah Agung (MA) lalu Mahkamah Konstitusi (MK).
1. Mahkamah Agung
Sebagai pengadilan tertinggi, MA mempunyai wewenang untuk:
- Memutus permohonan kasasi.
- Menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar lembaga peradilan.
- Memeriksa permohonan peninjauan kembali (PK).
- Melakukan uji materiil terhadap peraturan di dalam bawah undang-undang.
MA juga membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata perniagaan negara, serta peradilan militer. Selain itu, terdapat pengadilan khusus seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan HAM, serta lainnya.
2. Mahkamah Konstitusi
MK mempunyai peran strategis pada merawat supremasi konstitusi juga demokrasi. Adapun kewenangan MK meliputi:
- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
- Memutus pembubaran partai politik.
- Menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.
- Memberikan langkah berhadapan dengan pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Tiga pilar penopang demokrasi
Ketiga lembaga negara ini merupakan pilar utama pada menjalankan roda pemerintahan yang digunakan demokratis. Lembaga eksekutif bertugas menjalankan kebijakan, legislatif bertugas merumuskan aturan, kemudian yudikatif bertugas menegakkan keadilan. Ketiganya harus berjalan seimbang dan juga saling mengawasi agar tak berlangsung penyalahgunaan kekuasaan.
Artikel ini disadur dari Fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia
