JAKARTA – Menjadi hal yang digunakan wajar jikalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan miliki power juga semata-mata orang biasa pasca tak lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, pada acara Rakyat Bersuara di tempat iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang pasca 20 Oktober Pak Jokowi tiada punya wewenang, itu ya memang benar begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang digunakan mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya bergabung bertanggung jawab berhadapan dengan beragam fenomena yang dimaksud terjadi mendekati lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian mengawasi ada sesuatu yang digunakan enggak beres di area negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang tersebut sama-sama Pak Jokowi selama 9 tahun lebih besar itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk tidaklah menumpahkan segala kesalahan untuk Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini bersatu Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia ketika ini sudah ada sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini sudah ada hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang dimaksud paling banyak korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang tersebut tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang tersebut sudah diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang digunakan diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu tak menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu cuma dari lima orang saja, Rp440 triliun balik di waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh akibat itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang dimaksud normal bila Jokowi tiada lagi memiliki kekuasaan setelahnya purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang digunakan kita hormati ketika beliau tidak ada lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang dimaksud kita hormati, ketika selesai jadi presiden sudah ada juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
