Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Security (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud Mahmodin alias Mahfud Md., memaparkan bahwa demokrasi tanpa penegakan hukum atau nomokrasi akan cenderung mengakibatkan anarki.
“Demokrasi itu intinya kebebasan, kemudian kebebasan yang dimaksud berlebih akan cenderung menyebabkan anarki,” ujar Mahfud MD. Menurut dia, sebelum terjadi anarki, nomokrasi atau supremasi hukum harus diterapkan untuk mengendalikan kebebasan pada demokrasi, maka demokrasi itu akan berjalan relatif baik.
Dalam pernyataannya, Mahfud mengutip sebuah tesis dari penduduk yang dimaksud bernama Umam, yang tersebut menurutnya sudah meneliti sistem demokrasi di dalam berubah-ubah negara, di antaranya Indonesia. Dalam tesis Umam menyatakan bahwa demokrasi yang mana kuat dapat menghapus korupsi.
Namun, di Indonesia, memulai pembangunan demokrasi hanya tidaklah cukup untuk menghapus korupsi. “Kok negara lain bisa, kenapa Tanah Air nggak bisa?” tanya Mahfud skeptis, ketika membawakan materi “Pembangunan Demokrasi ke Indonesia” di acara Sekolah Demokrasi kemudian INDEF School of Political Economy, dengan tema Tantangan Perekonomian Politik eksekutif Baru: Menyambut Kabinet Prabowo Gibran ke Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.
Menurut Menkopolhukam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 ini, penyebab utamanya adalah nomokrasi di Indonesia tiada berjalan dengan baik. “Demokrasinya dibiarkan terkawal oleh hukum, sehingga apa? yang dimaksud muncul ke tingkat elit terjadi kesenangan-kesenangan. Di tingkat bawah, terjadi semacam anarkis lah, anarkis opini,” jelasnya.
Dia juga menyoroti kemajuan teknologi informasi yang mana mengalami perkembangan pesat tanpa pengawasan hukum yang tersebut memadai. “Sekarang ada kebenaran baru sebab kebebasan yang mana ditopang oleh medsos. Kemajuan teknologi informasi yang tak dikawal juga oleh penegakan hukum yang dimaksud benar,” kata Mahfud.
Mengutip dari Wakil Presiden pertama Bung Hatta, Mahfud mengingatkan bahwa demokrasi miliki ancamannya sendiri jikalau tidak ada dijaga dengan kedisiplinan moral serta tata aturan. Mengutip apa yang mana disampaikan oleh Bung Hatta sekitar 15 tahun sebelum Tanah Air merdeka, tepatnya pada tahun 1931, cemokrasi itu punya ancamannya tersendiri seperti yang tersebut sekarang ini sudah ada muncul.
“Demokrasi itu kalau tidaklah dijaga dengan kedisiplinan moral juga tata aturan, akan berubah menjadi alat untuk membunuh demokrasi,” jelas Mahfud.
“Yang sekarang ini sejumlah terjadi, Demokrasi membunuh demokrasi,” papar Mahfud lagi. “Demokrasi itu kedaulatan rakyat, Nomokrasi itu kedaulatan hukum. Itu harus bersama. Nggak bisa saja anda mau hanya sekali hukum tanpa demokrasi itu sewenang-wenang. Anda mau demokrasi kalau nggak ada hukum, itu anarki. Oleh sebab itu harus seimbang.”
Dia menambah, di dalam di suatu negara yang dimaksud ingin maju, demokrasi serta nomokrasi adalah dua kata kunci yang digunakan harus diterapkan bersamaan. “Demokrasi dan juga nomokrasi ini pasangan suami istri yang tak bisa jadi dipisahkan.”
Pilihan editor: Pakar Baca Sinyal Jokowi Ngotot Bangun IKN dengan Gelar Sidang Kabinet
Artikel ini disadur dari Mahfud Md: Di Indonesia, Demokrasi membunuh Demokrasi
