Ibukota Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan surat tindakan pembentukan Satuan Tindakan (Satgas) Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 kemudian Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2024 yang mana terbit dalam DKI Jakarta 31 Juli 2024.
Dilansir dari Jaringan Dokumentasi juga Berita Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) di Jakarta, Rabu, pembentukan Satgas yang dimaksud tertuang pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tindakan Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 dalam Provinsi Aceh serta Provinsi Sumatera Utara juga Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah.
Dijelaskan di Pasal 3 keppres yang disebutkan pembentukan satgas bertujuan untuk menegaskan penyelenggaraan PON XXI Tahun 2O24 dalam Provinsi Aceh serta Provinsi Sumatera Utara lalu Peparnas PXVII Tahun 2024 ke Provinsi Jawa Tengah yang tersebut sukses prestasi, administrasi, dan juga berdampak pada pengembangan peluang perekonomian lalu lapangan usaha olahraga rakyat lokal.
Dalam Pasal 4, satgas yang disebutkan terdiri berhadapan dengan pengarah dan juga pelaksana yang digunakan dibagi berubah menjadi dua, yakni pelaksana bidang pendampingan penyelenggaraan dan juga pelaksana bidang pendampingan tata kelola.
Adapun, sebagai ketua pengarah ialah Menteri Koordinator Sektor Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan. Sedangkan pelaksana bidang bidang pendampingan penyelenggaraan diketuai oleh Menteri Pemuda lalu Olahraga. Sementara, pelaksana bidang pendampingan tata Kelola diketuai oleh Wakil Jaksa Agung.
Pengarah miliki tugas, yakni memberikan arahan kebijakan strategis terhadap pelaksana di rangka pengawalan penyelenggaraan PON 2024 kemudian Peparnas 2024.
Lalu, memberikan arahan untuk pelaksana guna mengoordinasikan kemudian menyinkronkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis dan juga terobosan yang tersebut diperlukan pada rangka pengawalan penyelenggaraan PON 2024 juga Peparnas 2024.
Tugas pelaksana bidang pendampingan penyelenggaraan, yaitu melaksanakan kebijakan strategis dari pengarah, mengambil langkah-langkah terkoordinasi yang digunakan diperlukan untuk menghindari timbulnya permasalahan pada rangka pengawalan penyelenggaraan PON 2024 kemudian Peparnas 2024.
Mengambil langkah-langkah terkoordinasi serta terintegrasi pada menyelesaikan kendala atau hambatan yang digunakan timbul di rangka pengawalan penyelenggaraan PON 2024 dan juga Peparnas 2024 juga melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PON 2024 kemudian Peparnas 2024.
Kemudian, tugas pelaksana bidang pendampingan tata kelola, yakni memberikan pendampingan hukum di pengawalan penyelenggaraan PON 2024 lalu Peparnas 2024, melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas pengaplikasian dana penyelenggaraan PON 2024 lalu Peparnas 2024 melalui pemantauan, bimbingan, reviu, serta pembinaan.
Melaksanakan pendampingan pada pengadaan barang/jasa pada penyelenggaraan PON 2024 juga Peparnas 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PON 2024 juga Peparnas 2024.
Nantinya, sebagaimana Pasal 11, Ketua Pelaksana Sektor Pendukungan Penyelenggaraan serta Ketua Pelaksana Area Pendukungan Tata Kelola melaporkan penyelenggaraan tugasnya terhadap Ketua Pengarah paling sedikit dua kali setiap satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Sedangkan di Pasal 12, Ketua Pengarah melaporkan penyelenggaraan tugas Satuan Tindakan Pengawalan Penyelenggaraan PON 2024 lalu Peparnas 2024 terhadap Presiden paling sedikit dua kali setiap satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Artikel ini disadur dari Jokowi bentuk Satgas Pengawalan Penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024
