YOGYAKARTA – Presiden Jokowi mengumumkan belum ada langkah terkait rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mana kabarnya akan datang diberlakukan pemerintah 1 Oktober 2024 mendatang.
Jokowi mengungkapkan pada waktu ini rencana yang disebutkan masih di proses sosialisasi ke masyarakat. Sebelum memberlakukannya pemerintah juga akan segera meninjau terlebih dahulu kondisi dalam lapangan seperti apa
“Saya kira kita masih di proses sosialisasi. kita akan mengawasi pada lapangan seperti apa,” ujar Jokowi, di dalam Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Baca Juga: Orang Kaya Pakai BBM Subsidi, Menteri Bahlil: Apa Kata Bumi Bos?
Dia menegaskan jikalau hingga pada waktu ini belum ada langkah berkaitan dengan rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Bahkan hingga pada waktu ini belum ada rapat mengeksplorasi rencana pembatasan ini.
Terkait perlunya pembatasan BBM bersubsidi, Jokowi menyatakan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang tersebut sejumlah terjadi pada kota besar teristimewa Jakarta. Pertimbangan yang digunakan kedua adalah pemerintah ingin ada efisiensi anggaran khususnya di tempat tahun 2025.
“Yang pertama ini terkait dengan polusi teristimewa di dalam Jakarta. Dan yang mana kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran khususnya di area tahun 2025,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Energi serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembatasan BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan pasca adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).
“Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar,” ujar Bahlil.
Baca Juga: Siap-siap! Pembatasan BBM Subsidi Dimulai 1 Oktober 2024
Dia membenarkan bahwa kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024. Menurut beliau pada waktu ini yang mana diadakan eksekutif adalah mengeksplorasi waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat.
“Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” katanya.
