JAKARTA – Deputi Transportasi kemudian Infrastruktur Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman juga Penyertaan Modal (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan komponen bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dimaksud berkualitas atau rendah sulfur secara tambahan tepat untuk mengatasi polusi udara dan juga penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang mana berhak dan juga membutuhkan.
“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa meninggikan nilai tukar BBM. Sehingga rakyat mendapatkan akses BBM yang mana lebih banyak berkualitas kemudian tambahan bersih,” jelas Rachmat di pernyataannya, dikutip, Hari Jumat (13/9/2024).
Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Hambatan Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi
Menurut beliau untuk menjalankan rencana yang disebutkan tanpa membebani penduduk ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang tersebut lebih banyak tepat sasaran, yaitu terhadap golongan yang digunakan membutuhkan.
“Jadi golongan kelas berhadapan dengan tak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujar dia.
Dia juga menegaskan persoalan perasaan khawatir dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban sektor ekonomi penduduk kelas menengah. “Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan perekonomian terhadap kelas menengah,” jelasnya.
Meski pada waktu ini belum dapat membeberkan detil peraturan yang mana sedang disusun pemerintah, ia menyampaikan, “Apabila menggunakan asumsi yang mana dilaporkan pada media, pada mana jenis kendaraan ebih dari 1400 cc tidak ada akan menjadi golongan penerima subsidi BBM maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan,” jelasnya.
Rachmat mengingatkan beberapa poin yang tersebut melatarbelakangi rencana pemerintah untuk menggerakkan penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.
“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan 119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini adalah artinya pajak warga tak secara optimal tersalurkan akibat tidaklah dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” ujar dia.
Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Trilyun
Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tiada dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang mana tiada tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah memacu penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang mana tepat sasaran.
Di sisi lain, tantangan polusi udara yang mana berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan di memacu penyediaan BBM rendah sulfur yang tambahan masif. Kemenko Marves menekankan, pada waktu ini telah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya dalam tempat Jakarta.
“Oleh dikarenakan itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Ibukota sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028,” kata dia.
