Ibukota Indonesia – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang dimaksud pada saat ini terpantau bergeser dari kuantitas bermetamorfosis menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang tambahan tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih besar tinggi. Ketika saya melihat, sewaktu spending, itu berarti khalayak harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang mana ia beli,” kata Deputi Area Industri kemudian Pengembangan Usaha Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, dalam Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata wajib mengikuti tren untuk mencari prospek atau bursa baru yang dapat menghasilkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih lanjut untuk tinggal kemudian menikmati pengalaman berwisata pada Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Peluang Usaha Pariwisata menyadari bahwa terdapat banyak lingkungan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) kemudian wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang mana dapat dikembangkan di dalam dalamnya seperti pengembangan marina kemudian boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang tersebut sedang berprogres di kawasan Asia.
“Ini yang digunakan kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang digunakan tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Wisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang digunakan fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesi atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang tersebut bisa saja kita dapatkan market baru, di dalam luar market-market yang ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, dan juga beliau bisa jadi spending lebih banyak banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang digunakan dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang berhubungan dengan pariwisata di bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya kesempatan bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih besar sejumlah tamu melalui konsep hotel itikaf ke pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman di Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menerbitkan puasa sampai malam, menginap kita pada sana. Ada yang tersebut nginap dalam hotel, ada yang tersebut pada ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, termasuk menentukan sasaran dan juga paket wisata, model komoditas atau prasarana apa cuma yang tersebut harus disusun serta disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aksi lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dimaksud ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang digunakan seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran ke K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
