JAKARTA – Aliansi Publik Tekstil Indonesia (AMTI) mendesak agar Presiden Jokowi segera mengeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran dinilai menjadi pemicu ambruknya lapangan usaha tekstil lokal.
Agus Riyanto selaku Koordinator AMTI mengumumkan bahwa hingga pada waktu ini praktik importasi borongan masih terus terjadi tanpa ada perintah larangan dari para petinggi Kementerian Keuangan.
“Hal ini sangat mendesak, kami menghindari keterpurukan yang tersebut lebih lanjut di lagi di 3 bulan kedepan sebelum pemerintahan baru dimulai,” ungkap Agus di pernyataan resminya pada Selasa (20/8/2024).
“Mereka seperti merestui praktik importasi ilegal ini,” tambahnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan, meskipun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah terjadi membentuk SATGAS, namun kondisi bidang masih terpuruk, bahkan semakin memburuk.
Menurutnya, ini sebab wilayah kerja SATGAS cuma terbatas di dalam pangsa di negeri padahal permasalahan utamanya ada di tempat Pelabuhan, dimana Bea Cukai terus membuka pintu bagi praktik importasi illegal.
“Hingga ketika ini nampaknya tidaklah ada niatan dari Menteri Keuangan untuk mengatasi permasalahan” tuturnya.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman juga menyatakan bahwa kondisi IKM masih terpuruk meskipun di tempat bulan Juni ada sedikit order dari konsumsi seragam.
“Kami masih sangat mengharapkan belas kasihan dari pemerintah untuk menolong kami. Di di lokasi ini kami mengemis keadilan Menteri Keuangan untuk segera melarang praktik impor borongan” tegasnya.
