Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, serta Bahasa pada SMA

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, juga Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan akan menghapus jurusan Pengetahuan Pengetahuan Alam (IPA), Keilmuan Pengetahuan Sosial (IPS), kemudian Bahasa pada jenjang sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan penghapusan ketiga jurusan di SMA itu menuai polemik.

Perhimpunan Pendidikan lalu Guru (P2G) mengkhawatirkan nasib guru apabila jurusan-jurusan yang disebutkan dihapus ke SMA. Sementara Psikolog Pendidikan Tantri Rahmawati mengatakan, penghapusan jurusan-jurusan yang dimaksud dapat mempengaruhi jumlah total keperluan guru. Berikut pernyataan mereka.

P2G: Khawatir nasib guru

Kepala Area Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan, nasib guru pasca Kemendikbudristek menghapus ketiga jurusan yang disebutkan sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

“Memang ada persoalannya. Pertama, di mana ini diterapkan di sekolah, anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini sudah ada menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman kepada Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.

Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa hanya yang harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas.

“Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya. 

Hal itu oleh sebab itu sekolah akan cenderung menyesuaikan Narasumber Daya Orang (SDM) atau guru. “Boleh jadi di mana siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang dimaksud bukan akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan menghasilkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan ada mata pelajaran yang tersebut dihindari.

Iman takut kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang dimaksud tiada kebagian jam mengajar, teristimewa berpengaruh untuk sertifikasi mereka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa sebab kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya. 

Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan datang membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing.

“Idealnya ini akan ada banyak simulasi kelas dikarenakan siswa bebas memilih,” tuturnya.

Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih tinggi fleksibel bagi siswa oleh sebab itu tak dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Sehingga tiada ada diskriminasi prodi ketika hendak melanjutkan kuliah.