Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menggalakkan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi inisiatif penghiliran nikel yang tersebut diwujudkan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menyimpulkan kerusakan lingkungan yang tersebut disebabkan oleh maraknya pengembangan lebih lanjut juga penambangan nikel di era Jokowi tidaklah sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.
Mulyanto menyebutkan kegiatan proses lanjut nikel ke era Jokowi dikerjakan secara ugal-ugalan. Selain memunculkan dampak kehancuran lingkungan, beliau meninjau masih berbagai masyarakat miskin pada sekitar tambang. Di pada waktu bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kerusakan lingkungan oleh eksploitasi nikel.
“Anomali terkait kemiskinan yang justru berjalan di area kaya sumber daya alam atau area yang tersebut digencarkan kegiatan proses pengolahan lebih lanjut yang dimaksud banyak disebut sebagai ‘kutukan sumber daya alam’ ini wajib diteliti lebih banyak di oleh eksekutif kemudian para ahli,” kata Mulyanto pada penjelasan ditulis yang digunakan diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini mengatakan, seharusnya proses pengolahan lebih lanjut nikel sanggup mendongkrak perekonomian penduduk lokal. Persoalan kemiskinan dalam area penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu lantaran buruknya pengelolaan dana bagi hasil lalu pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah.
“Sehingga pemasukan yang mana besar sekalipun tiada berdampak bagi kesejahteraan komunitas atau lambat dicapai,” ujarnya.
Di lain sisi, Mulyanto memaparkan selama ini rakyat lokal semata-mata ikut serta sebagai pekerja kasar pada pertambangan nikel lantaran terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya mampu memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal dapat menempati kedudukan strategis pada bidang nikel.
“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku selama ini secara komprehensif diantaranya efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor item nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) lalu feronikel. Ia pun menyokong penghentian perkembangan smelter kelas satu yang mana menghasilkan kembali komoditas nikel berkadar rendah tersebut.
“Kita penting menggalakkan proses pengolahan lebih lanjut nikel dengan nilai tambah membesar sehingga efek gandanya bagi penduduk meningkat dengan mendirikan pabrik smelter yang tersebut memproduksi nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai. Selain itu perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang digunakan rawan kebakaran sehingga menyebabkan orang yang terluka jiwa pekerja yang tidak ada sedikit,” tegasnya.
Pilihan Editor: Sandiaga Jaminan Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Artikel ini disadur dari Prabowo Diminta Evaluasi Penghiliran Nikel
