JAKARTA – Menteri Agama ( Menag) Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Pansus Haji DPR mengungkap temuan abuse of power kemudian gratifikasi pejabat Kementerian Agama (Kemenag), sehingga ribuan calon jemaah haji bisa saja dengan segera berangkat ke Tanah Suci. Menag tak mempermasalahkan apabila temuan itu diungkap ke publik.
“Itu sudah ada menjadi materi, biar nanti pansus yang akan mengungkapkan. Benar atau tiada itu tidak ranah kita,” kata Menag Yaqut dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (11/9/2024).
Gus Yaqut, sapaan akrabnya, mempersilakan Pansus Haji DPR untuk membuka temuan tersebut. Ia tak kesulitan bila temuan itu dibuka ke publik. “Kalau pansus menemukan itu, silakan dibuka. Saya persilakan semua,” ucapnya.
Prinsipnya, Gus Yaqut mengklaim, pemerintah ingin menjelaskan secara terang terkait proses haji terhadap publik, tidak cuma untuk Pansus Haji DPR.
“Kami di dalam Kemenag, pemerintah ini juga tidaklah ingin ada yang dimaksud main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di area tempat saya, di dalam Kemenag yang terlibat, ya ayo kita langkah bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat gitu loh. Gitu ya pada fraud gitu ya,” katanya.
Menag ingin agar proses di dalam Pansus Haji DPR bisa jadi berjalan objektif juga adil. Dengan demikian, ia berkata, pihaknya mampu menerangkan proses haji secara terbuka ke publik.
“Nah kita juga harus menjelaskan, kami ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan juga perspektif terhadap masyarakat, khususnya para jemaah lalu calon jemaah haji untuk mengetahui bagaimana proses perhajian,” katanya.
Sebelumnya, Pansus Haji DPR menyatakan menemukan sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat tanpa antre. Selain itu, merekan juga temukan pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat lalu Siskopatuh tidak ada berjalan real-time.
