Jakarta – Setiap memasuki tahun ajaran baru, pihak sekolah mulai dari sekolah usia dini hingga tingkat menengah akan melaksanakan kumpulan kegiatan untuk menyambut para partisipan calon didik baru atau yang mana biasa disebut kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Untuk diketahui, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan versi baru dari istilah MOS atau (Masa Orientasi Siswa). Pergantian nama ini terbentuk menghadapi dasar banyaknya kekerasan yang tersebut muncul pada waktu masa penyelenggaraan MOS.
Kementerian Pendidikan kemudian Kebudayaan akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 yang dimaksud mengganti nama MOS bermetamorfosis menjadi MPLS sebagai upaya menghilangkan kekerasan selama masa pengenalan sekolah.
Dilansir dari laman dapo.kemendikbud.go.id, kegiatan MPLS ditujukan terhadap kontestan didik atau siswa baru agar merekan dapat mengetahui atau mengenal sekolahnya lewat pengenalan program, tata kelola, sarana dan juga prasarana sekolah, cara belajar, investasi konsep pengenalan diri, lalu pembinaan awal kultur Sekolah.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan lalu Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru bahwa di MPLS penting dilaksanakan kegiatan yang tersebut bersifat edukatif kemudian kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang mana aman, ramah anak kemudian enak bagi kontestan didik.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan lalu Kebudayaan Republik Tanah Air Nomor 18 Tahun 2016 itu pula diatur tata cara dan juga aturan mengenai inisiatif Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
Berdasarkan Pasal 2 pada aturan yang disebutkan disebutkan bahwa tujuan pengenalan lingkungan Sekolah meliputi:
a. mengenali peluang diri siswa baru;
b. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah kemudian sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, prasarana umum, lalu sarana prasarana sekolah;
c. menumbuhkan motivasi, semangat, juga cara belajar efektif sebagai siswa baru;
d. mengembangkan interaksi positif antarsiswa serta warga sekolah lainnya;
e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman lalu persatuan, kedisplinan, hidup bersih serta baik untuk mewujudkan siswa yang digunakan miliki nilai integritas, etos kerja, lalu semangat gotong royong.
Selanjutnya masih di peraturan tersebut, terdapat hal-hal yang tersebut harus diperhatikan di pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah seperti pada Pasal 5 Ayat (1), antara lain:
a. perencanaan juga penyelenggaraan kegiatan hanya berubah menjadi hak guru;
b. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
c. direalisasikan di dalam lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak miliki sarana yang tersebut memadai;
d. wajib melakukan kegiatan yang mana bersifat edukatif;
e. dilarang bersifat perpeloncoan atau aksi
kekerasan lainnya;
f. wajib menggunakan seragam juga atribut resmi dari sekolah;
g. dilarang memberikan tugas terhadap siswa baru berupa kegiatan maupun pemanfaatan atribut yang tiada relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa;
h. dapat melibatkan tenaga kependidikan yang dimaksud relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; dan
i. dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.
Tak belaka itu, jikalau berlangsung hal-hal yang dimaksud tak diinginkan untuk partisipan didik baru atau pelanggaran dari pihak pelopor acara pengenalan lingkungan sekolah, maka pelanggaran yang dimaksud bisa saja dilaporkan. Sesuai dengan bunyi Pasal 10:
(1) Siswa, orangtua/wali, juga rakyat dapat melaporkan dugaan pelanggaran menghadapi Peraturan Menteri ini untuk Dinas Pendidikan setempat atau Kementerian melalui laman http://sekolahaman.kemdikbud.go.id, telepon ke 021- 57903020, 021-5703303, faksimile ke 021-5733125, email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id atau layanan arahan singkat (SMS) ke 0811976929.
(2) Sekolah tidaklah dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi pada bentuk apapun terhadap siswa, orangtua/wali, kemudian masyarakat yang digunakan melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali laporan yang disebutkan terbukti tidaklah benar.
NI MADE SUKMASARI | ADINDA ALYA IZDIHAR
Artikel ini disadur dari Mengenal Program MPLS Siswa Baru, Apa yang Dilarang dalam Pelaksanaannya?
