JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) terus berikrar di mengatasi pembaharuan iklim, khususnya terkait penurunan emisi karbon. Hal ini dikatakan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Sebagai National Focal Point Agenda Iklim Global untuk Indonesia, KLHK sama-sama Kementerian Friends of NDC juga juga dengan para pemangku kepentingan, berdiskusi di rangka perampungan update NDC yang tersebut kedua, pada kegiatan Komunikasi Publik Second Nationally Determined Contribution (SNDC) di area Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024.
Menteri Siti Nurbaya pada arahannya menyampaikan, perjalanan program iklim dalam Indonesia, selama 10 tahun dengan tahapan kerja komitmen Indonesia melalui Intended-NDC, Updated-NDC, Enchanced-NDC lalu untuk ketika ini dengan Second-NDC.
“Perjalanan serta tahapan penting peran di komitmen iklim Indonesia harus dipahami juga implementasinya lalu keberhasilannya hingga sekarang di area tahun 2024,” kata Menteri Siti di keterangannya, Kamis (22/8/2024).
“Sebelumnya kita telah terjadi menegaskan NDC pada Paris Agreement lalu submitt ke PBB di tempat New York tahun 2016 dengan hitungan 29 persen; kemudian sebelumnya NDC pada era pemerintahan sebelumnya dengan bilangan 26 persen NDC (dalam rezim Protokol Kyoto),” tambahnya.
Menteri Siti menjelaskan, pihaknya sanggup membedakan dengan jelas konvensi pada rezim Kytoto Protokol; serta Konvensi di rezim Paris Agreement, dengan rambu-rambu yang berbeda kemudian mengakibatkan konsekuensi yang dimaksud berbeda bagi negara pihak termasuk bagi kerja-kerja kita di tempat Indonesia.
“Dalam hampir 10 tahun ini hasilnya secara umum diakui internasional cukup baik,” arahan Menteri Siti Nurbaya.
Lebih lanjut Menteri menegaskan, setiap negara mempunyai kewajiban memenuhi komitmen pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga pada pengembangnnya dengan guidelines lalu rambu-rambu yang digunakan ditegaskan di konvensi UNFCCC.
Menurutnya, Indonesia telah terjadi mengembangkan langkah-langkah di jadwal iklim dengan mengikuti konvensi global di rambu-rabu dasar Pancasila serta UUD 1945.
“Saya terus menerus memohonkan untuk seluruh jajaran KLHK untuk selalu menggunakan pisau analisis Pancasila kemudian UUD 1945 untuk setiap jadwal internasional yang digunakan dilaksanakan di area Indonesia/KLHK, untuk komitmen global yang tersebut wajib kita penuhi,” ujarnya.
