JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan ketika ini pihaknya berada dalam mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Basuki menjelaskan anggaran yang dimaksud nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung kantor di dalam IKN juga sarana kemudian prasarana yang digunakan sebelumnya sudah ada dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana juga Kantor Presiden lalu Wakil Presiden, 4 komplek pusat administrasi Kemenko, 47 Tower ASN, kemudian lain sebagainya.
“Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu bukan termasuk pemeliharan lalu pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun,” ujar Basuki pada waktu ditemui dalam Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di area IKN yang digunakan Diganti pada Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang tersebut dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan banyak anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
“Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk dapat memelihara prasarana yang telah dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, merek memelihara. Itu butuh anggaran juga,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk pada waktu ini beberapa infrastruktur yang sudah ada diciptakan memang benar masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal yang disebutkan praktis berpengaruh terhadap prioritas konstruksi infrastruktur dasar di dalam IKN yang juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.
Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi di area CPNS 2024, Berminat?
Menurut Basuki, perkembangan infrastruktur dasar dalam IKN masih cukup berbagai memerlukan dukungan APBN. Terutama yang dimaksud berkaitan dengan pengembangan kawasan dalam KIPP 1B, kemudian 1C yang kedepannya akan menjadi tempat penanam modal IKN.
“Karena banyak pemodal yang mana sudah ada mulai pembangunan, kita memulai pembangunan jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tak hanya sekali pada KIPP 1A, tapi juga 1B juga 1C,” tutup Basuki.
