Yogyakarta – Dosen Teknik Elektro dan juga Teknologi Data Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Nur Rizal, mewanti-wanti lembaga institusi belajar agar tak terbawa arus kebijakan pemerintah mendekati pemilihan kepala area atau Pilkada serentak 2024. Persaingan dalam deaerah dikhawatirkan lebih banyak rawan dimanipulasi dikarenakan besarnya pengaruh tokoh-tokoh lokal. pemilihan kepala daerah bahkan dianggap lebih banyak rentan berbeda dengan Pemilihan Presiden atau Pilpres, pada paruh pertama tahun ini.
“Sekolah, teristimewa para guru, harus bisa jadi bersikap kritis melawan informasi urusan politik yang mana masuk ke ruang-ruang kelas. Jangan sampai malah terseret arus dan juga mempengaruhi proses belajar,” kata Rizal ke Yogyakarta, Selasa, 23 Juli 2024.
Menurut Rizal, sekolah harus dibebaskan dari kepentingan politik, khususnya jenjang SMA/SMK yang dimaksud para siswanya merupakan pemilih pemula. Pendiri Pergerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM itu mengatakan lembaga sekolah berubah jadi ruang ketiga—setelah lembaga pemerintahan lalu juga jalanan—untuk merawat budaya dan juga sikap ilmiah ke berada dalam carut marut politik.
Hanya ke sekolah, kata dia, kultur meritokrasi dapat ditumbuhkan. “Basisnya budaya ilmiah yang dimaksud terjaga dari para sivitas akademika, yang digunakan mengutamakan literasi, data, fakta serta buktir ilmiah untuk berpikir,” tutur dia.
Tenaga pendidik yang mana lekat dengan perangai ilmiah dianggap bukan akan enteng terhasut oleh informasi yang menyesatkan, teristimewa yang mengandung kepentingan politik. Rizal mengimbuhkan, sikap kritis di kalangan siswa juga bisa jadi meminimalisir konflik horizontal, misalnya seperti kekerasan antar pelajar akibat provokasi dari luar lingkungan sekolah.
“Karena budaya kritisnya diciptakan ke sekolah, siswa cenderung belajar merefleksikan dan juga menganalisa informasi yang mana kebenarannya meragukan,” tutur dia.
Artikel ini disadur dari Jelang Pilkada, Lembaga Pendidikan Diminta Tak Terseret Arus Kontes Politik
