JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa jadi mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan di acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang dimaksud diselenggarakan di dalam Kompleks Parlemen Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang dimaksud akan terdiri dari penerimaan perpajakan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap saja menjaga iklim penanaman modal dan juga kelestarian lingkungan dan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi di Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di area Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola juga administrasi perpajakan, juga pemberian insentif perpajakan yang dimaksud terarah dan juga terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dijalankan melalui pengaplikasian teknologi untuk perencanaan juga pelaporan, penguatan tata kelola juga pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara lalu sumber daya alam, dan juga menyokong pembaharuan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Pendapatan Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang tersebut aman lalu dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, eksekutif terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mengupayakan kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI), serta Special Mission Vehicle (SMV), dan juga peningkatan akses pembiayaan bagi warga berpenghasilan rendah, UMKM, juga Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan pada rentang 7–8%. Rasio gini pada kisaran 0,379–0,382. Angka Modal Orang (IMM) pada level 0,56. Kuantitas Tukar Petani (NTP) ditingkatkan dalam kisaran 115–120. Angka Tukar Nelayan (NTN) dijaga di area kisaran 105–108,” imbuhnya.
