JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Narasumber Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang mana melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan ketika ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang tersebut umum di dalam wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang mana dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, lalu Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang digunakan sempat memimpin, sebenarnya semua itu tidaklah sangat berbeda dengan apa yang kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie di keterangannya dikutip, Hari Minggu (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan penduduk Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu pergerakan baru yang disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya kemudian pola keberadaan keluarga lalu kroni sang khalifah yang mana ketika itu bermewah-mewahan serta senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila lalu UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang sama-sama mengambil bagian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa lalu.
“Saya kira tak ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tak sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang tersebut sudah ada dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia dapat dipertanggungjawabkan dan juga faktanya tetap memperlihatkan eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar ketika ini yang mana warga Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia telah terbiasa hidup di keberagaman suku, agama, kemudian budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk kemudian jadi kata-kata mayoritas dalam Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu tiada sanggup dikatakan mengacu untuk Al-Qur’an lantaran praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh dikarenakan itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang digunakan terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia sanggup merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah dalam di orang Indonesia yang beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tidak ada perlu diganti, oleh sebab itu selama ini relatif dapat merangkum keberagaman yang ada. Intinya, apa yang diterapkan dalam Timur Tengah sana belum tentu dapat diterapkan di dalam sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang digunakan muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang dimaksud telah termaktub pada Al-Qur’an. Jika belaka Tuhan menghendaki manusia ini mempunyai latar belakang yang dimaksud sama, tentu mudah cuma bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan di perbedaan agar masing-masing dari dia sanggup saling memahami, mengenali, kemudian menghormati.
Ia berharap agar publik Indonesia masih waspada terhadap provokasi yang mana kemungkinan besar ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang digunakan menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah tidak ada lebih banyak dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang tersebut dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap warga Indonesia bukan bosan untuk terus belajar kemudian mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang digunakan sudah teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, lalu Muhammadiyah.
“Oleh lantaran itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama di tempat Indonesia itu diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang apa itu agama, dan juga bagaimana posisinya di suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang tersebut beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga memiliki dasar rujukan yang dimaksud kuat,” pungkasnya.
