Ibukota Indonesia – Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan dua lembaga penting yang mana menjalankan fungsi perwakilan rakyat. Meski kerap dianggap serupa, keduanya miliki perbedaan mendasar pada tugas, fungsi, lalu wewenangnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat secara nasional lalu miliki kewenangan membentuk undang-undang bersatu Presiden, menyusun Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN), dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
DPR juga menjalankan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Selain itu, DPR berwenang mengusulkan pemberhentian Presiden untuk MPR apabila ditemukan pelanggaran hukum yang mana berat.
Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun, mewakili partai kebijakan pemerintah yang tersebut lolos ambang batas parlemen. Saat ini, DPR RI periode 2024–2029 dipimpin oleh Puan Maharani.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR merupakan lembaga negara yang terdiri berhadapan dengan seluruh anggota DPR dan juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR miliki tugas utama menetapkan juga mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan juga melantik Presiden juga Wakil Presiden terpilih.
MPR juga miliki kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya apabila terbukti melanggar konstitusi, berdasarkan kebijakan urusan politik dari DPR juga putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, MPR berwenang menetapkan Ketetapan MPR (TAP MPR) yang bersifat strategis.
Saat ini, MPR RI periode 2024–2029 dipimpin oleh Ahmad Muzani.
Perbedaan DPR dan juga MPR
Perbedaan utama antara DPR juga MPR dapat dijelaskan di beberapa poin berikut:
- Komposisi keanggotaan: DPR beranggotakan perwakilan rakyat dari partai urusan politik hasil pemilihan umum legislatif. Sementara itu, MPR terdiri menghadapi seluruh anggota DPR kemudian seluruh anggota DPD, sehingga mencerminkan gabungan antara perwakilan urusan politik lalu perwakilan daerah.
- Fungsi lalu tugas utama: DPR fokus pada fungsi legislasi, penganggaran, kemudian pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya, MPR tambahan menitikberatkan pada fungsi konstitusional, seperti mengubah lalu menetapkan UUD, juga melantik lalu memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden.
- Kewenangan khusus: DPR mempunyai hak konstitusional seperti hak bertanya, hak menyatakan pendapat, dan juga hak untuk mengusulkan pemakzulan Presiden untuk MPR. Sementara itu, MPR berwenang menetapkan TAP MPR kemudian memutuskan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di forum sidang paripurna.
Kehadiran DPR lalu MPR pada sistem demokrasi Nusantara berperan penting di merawat akuntabilitas pemerintahan dan juga keberlangsungan negara berdasarkan konstitusi juga Pancasila.
Artikel ini disadur dari Perbedaan fungsi dan wewenang DPR – MPR
