PON XXI Aceh-Sumut 2024 telah dilakukan menyedot anggaran mencapai triliunan rupiah. eksekutif pusat menjadi penggelontor dana terbesar dibandingkan dengan wilayah atau wilayah yang ditunjuk sebagai tuan rumah.
Pesta multi-event terbesar pada Indonesia itu sejatinya memang benar tak mengandalkan anggaran tempat (APBD) saja. Namun, anggaran pemerintah pusat (APBN) yang mana menjadi sumber dana terbesar. Diketahui, dana APBN yang dimaksud tersedot mencapai Rp2 Billion lebih lanjut (Rp 2.242.969.480.201), sementara APBD yang mana digunakan Rp1 Trilyun lebih banyak (Rp 1.703.951.967.323).
Dalam rekap anggaran yang mana didapatkan SINDOnews, diketahui bahwa anggaran persiapan lalu penyelenggaraan yang terbesar disedot oleh Sumatera Utara. Pemberian APBN terhadap keinginan PON pada wilayah itu juga diadakan dengan dua jalan.
Pertama, disalurkan dari Kementerian Pemuda dan juga Olahraga (Kemenpora) melalui bidang pertandingan, bidang upacara, juga bidang peralatan sebesar Simbol Rupiah 216.929.942.240,-. Kedua, disalurkan via Kementerian PUPR untuk pembangunan Stadion Sumut, jalan stadion, dan juga jalan Kawasan gateball, MK, dan juga pengawasan senilai Mata Uang Rupiah 821.075.887.761.
Untuk Aceh, dana APBN yang mana digelontorkan juga tak kalah besar. Dari yang disalurkan Kemenpora melalui bidang pertandingan, bidang upacara, kemudian bidang peralatan sebesar Mata Uang Rupiah 270.322.010.400,-.
Kemudian via Kementerian PUPR untuk renovasi lalu penyelenggaraan venue dalam Daerah Perkotaan Banda Aceh, renovasi kemudian konstruksi venue dayung juga pacuan kuda, juga rehabilitasi juga renovasi venue tabahan di dalam Aceh, perkembangan rumah susun, rehabilitasi Waduk Keuliling, peralatan rumah susun, lalu meubelair (perabot) senilai Mata Uang Rupiah 904.447.994.800.
Kemenpora juga menggelontorkan APBN ke KONI Pusat untuk Panwasrah PON, Bagian Keabsahan, lalu Sektor Pengawasan sebesar Rupiah 30.193.645.000. Jadi, jikalau dibagi bantuan dana dari APBN yang tersebut disalurkan via Kemenpora, nilainya mencapai Mata Uang Rupiah 517.445.597.640. Sementara, dari APBN yang dimaksud disalurkan PUPR senilai Rp.1.725.523.882.561.
Melihat jumlah agregat angka-angka di dalam atas, PON yang mana merupakan garapan nasional ini memang sebenarnya menjadi tanggung jawab pembiayaan sama-sama antara pusat lalu daerah. Namun, selama ini, anggaran pusat atau APBN yang dimaksud digelontorkan memang sebenarnya lebih lanjut besar besar daripada anggaran wilayah atau APBD.
Dengan dana total permintaan PON yang mencapai 3 Ribu Miliar lebih lanjut (Rp 3.946.921.447.524), dana APBN yang digunakan digelontorkan tambahan besar mencapai 2 Trilyun lebih tinggi (Rp 2.242.969.480.201), sementara APBD yang mana digunakan belaka 1 Billion lebih tinggi (Rp 1.703.951.967.323).
Melihat besarnya dana pusat yang tersebut digelontorkan ke daerah, tetapi ada kenyataan bahwa wilayah yang digunakan mempunyai minat menjadi tuan rumah PON mengajukan diri, maka perlu ditinjau ulang kesiapan dari daerah-daerah tersebut. Artinya, jikalau APBD-nya minim, tak perlu lagi bersusah payah demi gengsi menjadi tuan rumah PON, daripada pelaksanaanya tak maksimal akibat dana tempat yang digunakan kurang.
