Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam juga pemerintah Daerah Perkotaan Batam lalu PT Makmur Elok Graha mengatur rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco City terkait realisasi juga beberapa rencana aksi untuk menyokong pembangunan ekonomi di dalam Rempang, salah satunya pemenuhan keinginan infrastruktur dasar.
Wahana Lingkungan Hidup Negara Indonesia (Walhi) Riau memandang pemerintah dan juga BP Batam serupa sekali tak mempedulikan aspirasi rakyat yang digunakan hingga ketika ini masih masih bertahan pada kampung merek kemudian menolak untuk direlokasi.
Rapat koordinasi berlangsung setelahnya ada kunjungan dan juga konferensi pers Menteri Koordinator Area Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di dalam Pusat Kota Batam terkait Penyertaan Modal Rempang Eco – City pada 12 Juli 2024.
Kunjungan itu dilaksanakan meyakinkan melakukan konfirmasi kesiapan penyelenggaraan rumah dan juga infrastruktur bagi warga yang terdampak dari pengembangan Rempang Eco-City. “Kedua jadwal pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan komunitas terhadap rencana pembangunan PSN Rempang Eco-City tidaklah berarti apapun,” kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau pada keterang tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.
Boy memandang pemerintahan seharusnya tak memaksakan kehendaknya untuk permanen melanjutkan penanaman modal Rempang Eco-City, akibat sampai ketika ini mayoritas warga Rempang permanen menolak untuk direlokasi. “Masyarakat Rempang masih kekal ingin hidup lalu menjaga tanah adat leluhur mereka itu yang tersebut mereka tempati sejak dulu,” katanya.
Boy yang mana juga masuk di grup solidaritas nasional untuk Rempang mengatakan, data yang mana kami himpun juga baru-baru ini kami publikasikan melalui kajian berjudul Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Penyertaan Modal Tiongkok, juga Resistensi Publik Rempang, semata-mata 20 persen penduduk pada lima kampung tua yang mana jadi prioritas konstruksi (Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang, serta Belongkeng) yang mana menerima relokasi, sedangkan sisanya bertahan di dalam kampung masing-masing.
“Ambisi pemerintah untuk terus melanjutkan pengembangan Rempang Eco-City tak belaka akan mengusir lalu merampas hak masyarakat adat lalu tempatan Pulau Rempang namun juga akan turut memiliki kemungkinan menghancurkan sumber penghidupan rakyat yang mayoritas bergantung pada laut kemudian kebun. Apalagi hasil pertanian, peternakan, kemudian laut penduduk selama ini juga telah dilakukan menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Pusat Kota Batam,” kata Boy.
Ia melanjutkan, pemerintah juga harus berpikir ulang untuk menjadikan Rempang jadi kawasan bidang serta perdagangan, lantaran selama ini hasil pertanian lalu laut penduduk Rempang telah dilakukan berkontribusi besar untuk keperluan pangan di Daerah Perkotaan Batam. “Jangan sampai keberadaan proyek ini justru akan mengempiskan sumber pangan yang mana ada hingga mengakibatkan krisis pangan di masa yang digunakan akan datang,” kata Boy.
Pilihan Editor: Sandiaga Komitmen Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Artikel ini disadur dari PSN Rempang Eco City Tetap Lanjut, Walhi: Suara Rakyat Diabaikan
