Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengutarakan rapat perdana pansus haji kemungkinan diselenggarakan setelahnya semua jemaah haji Negara Indonesia kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu menanti semua jemaah balik dulu dari Saudi. Ini adalah kemungkinan besar merekan (pimpinan DPR) mempunyai beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengutarakan beliau sama-sama anggota pansus haji lain juga telah dilakukan menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan mengenai jadwal rapat untuk Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang mana akan berubah jadi pimpinan pansus. Namun Wisnu mengungkapkan belum ada pembahasan persoalan siapa yang mana akan mengatur pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tidaklah ada kejelasan masalah rapat perdana, sebagian anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk memacu rapat. Ia optimistis pansus bisa jadi menyelesaikan tugasnya walaupun rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya telah selesai. Karena kemarin kesepakatannya di dalam masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengungkapkan pansus sampai ketika ini belum bekerja secara resmi. Namun ia mengemukakan secara individu anggota pansus sudah ada mulai bekerja di dalam tiap-tiap lini untuk menghimpun bukti dan juga aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengemukakan rapat perdana akan dikerjakan DPR pada bulan ini, pasca pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan dikerjakan DPR periode 2019-2024, kami yang mana akan menuntaskan,” ujar Luluk untuk Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu mengungkapkan DPR bukan akan mewariskan jadwal pansus haji terhadap anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin memproduksi upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang digunakan menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji pada sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju setelahnya menanyakan ke kontestan sidang. Pansus ini disahkan setelahnya anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari lebih banyak dua fraksi yang digunakan mengesahkan pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
