Reshuffle Kabinet yang tersebut Umurnya Tinggal 5 Mingguan Lagi, Pakar: Pemborosan Uang Negara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet di dalam penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini mengakibatkan sejumlah pertanyaan serta kritik mengenai urgensi juga faedah reshuffle, khususnya sebab sisa waktu masa jabatan belaka sekitar 1,5 bulan.

Pakar Kebijakan dan juga Ekonom UPN Veteran Ibukota Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain tiada efektif juga memboroskan anggaran negara kemudian dapat mengakibatkan kesan bahwa penggantian menteri dijalankan untuk kepentingan pribadi, tidak untuk negara.

“Mengganti menteri di waktu yang tersebut sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah tiada efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).

Menteri baru yang mana diangkat pada waktu sesingkat itu tidak ada akan mempunyai cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau inovasi signifikan.

Waktu yang mana diperlukan untuk beradaptasi dengan kedudukan baru juga memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan kontribusi yang tersebut berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir bukan akan berdampak, menjadikan pergantian ini tiada lebih lanjut dari sekadar formalitas kebijakan pemerintah tanpa faedah nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, lebih tinggi bijaksana apabila Presiden menunjuk seseorang Pelaksana tugas (Plt) dari pada kementerian di dalam bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang digunakan penuh biaya.

Penunjukan Plt akan lebih banyak efektif lantaran pejabat yang tersebut ditunjuk biasanya sudah ada memahami seluk-beluk kementerian juga tak perlu melintasi proses penyesuaian yang tersebut panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan tambahan optimal dalam sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.

Langkah ini juga bisa jadi menghemat anggaran negara yang digunakan semestinya tak perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, juga penyesuaian birokrasi lainnya.

Dia menuturkan reshuffle kalini ini memunculkan kesan yang dimaksud kurang baik dalam mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang dapat memunculkan perkiraan bahwa menteri baru merasa memiliki utang budi terhadap pribadi presiden.