JAKARTA – Anindya Novyan Bakrie diangkat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dijalankan pada Hari Sabtu (15/9/2024). Terpilihnya Anindya tentunya melengserkan Arsjad Rasjid sebagai ketua umum Kadin.
Anindya menegaskan bahwa jabatannya yang digunakan Ia terima sudah ada dapat sesuai aturan atauAnggaran Dasar lalu Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
“Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin wilayah serta juga asosiasi atau sanggup disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang digunakan menyebabkan panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, juga hasilnya. Tentu kami komunikasikan bahwa semua yang dimaksud diadakan itu sesuai dengan AD/RT,” katanya di konferensi pers pada Menara Kadin, Ibukota Indonesia Selatan pada Akhir Pekan (15/9/2024).
Menanggapi mulainya kubu Kadin antara dirinya dengan Arsjad, Anindya mengaku mengerti kemudian menegaskan masih akan terbuka untuk kubu lainnya. Ia menekankan bahwa dirinya menjadi Ketua Umum tidak hanya saja untuk kelompok yang mendukungnya hanya tapi juga kelompok yang mana lainnya.
“Tapi selalu terbuka. Karena tidak semata menjadi Ketua Umum, untuk yang mana hadir pada Munaslub itu, baik Kadin Daerah maupun asosiasi, dan juga juga pengurus, tapi untuk yang tersebut lain juga. Karena tujuan Kadin untuk mempersatukan dunia usaha bukanlah sebaliknya, tentu kita akan membuka diri untuk tema teman yang digunakan belum ada pada sini,” terangnya.
Anindya menyampaikan bahwa pihaknya akan bertekad untuk memberikan partisipasi positif untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih jelas Ia mengungkapkan akan mensukseskan kemudian melanjutkan kegiatan pemerintah ketika ini kemudian pemerintah terpilih Prabowo – Gibran.
Disisi lain, Arsjad Rasjid mengungkapkan dengan tegas bahwa Munaslub yang tersebut memutuskan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang mana baru sebagai penyelenggaraan ilegal.
Arsjad mengatakan, pihaknya tetap saja berpegang teguh dengan AD/ART Kadin Indonesia. AD/ART Kadin, lanjut Arsjad, sudah ada berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 dan juga Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2022.
“Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang tersebut dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia lalu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022,” jelas Arsjad
Arsjad menegaskan, menghadapi dasar tindakan Kadin Indonesia yang dimaksud menyatakan Munaslub Anindya Bakrie yang disebutkan sebagai ilegal dikarenakan tiada berlandaskan AD/ART.
“Oleh sebab itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk juga taat untuk ketentuan UU dan juga mandat AD/ART,” ujarnya.
