Fraksi PDIP: DIM Syarat Pencalonan antara yang dimaksud Ditayangkan kemudian Dicetak Tidak Sama

JAKARTA – Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP , TB Hasanuddin mengawasi ada kejanggalan pada kesepakatan Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah terkait ketentuan pencalonan kepala area bagi partai kebijakan pemerintah yang digunakan mempunyai kursi di dalam tingkat DPRD minimal harus memiliki perolehan 20% kursi atau 25% pendapat dalam Pileg. Kesepakatan yang disebutkan tak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hari ini mau dipelajari oleh sebab itu ada seolah-olah ditayangkan seolah-olah sesuai dengan putusan MK tapi ternyata pasca dipelajari tak sesuai,” kata TB Hasanuddin dalam Kompleks Parlemen Senayan, Ibukota Pusat, Rabu (21/8/2024).

Anggota Komisi I DPR ini juga merasa janggal pimpinan rapat secara langsung mengambil kesepakatan tanpa memohon pandangan fraksi. “Iya, itu belaka set-set-set ketok aja begitu ya,” katanya.

Hasanuddin berkata, Fraksi PDIP akan datang mendiskusikan hal tersebut. Pasalnya, klausul di draf yang digunakan diterima tak sesuai dengan putusan MK. “Jadi begini, tadi yang digunakan ditayangkan itu konon sudah ada sesuai dengan putusan MK. Setelah di-print ternyata tidak, gitu,” ujar Hasanuddin.

“Ini kan setelahnya ini masih ada pembicaraan. Kami fraksi mau diskusi dulu hasil print-print-nannya bukanlah hasil yang ditayangkan,” imbuh Hasanuddin.

Untuk diketahui, Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilihan Kepala Daerah mengabaikan putusan MK berhadapan dengan permohonan gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mana diajukan Partai Buruh lalu Partai Gelora terkait persyaratan pencalonan pada pemilihan kepala daerah 2024.

Pasalnya, Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah masih mengatur ketentuan bagi parpol yang miliki kursi di tempat DPRD untuk bisa saja mengusung paslon di dalam pemilihan kepala daerah harus memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan ucapan sah di pemilihan Umum anggota DPRD di area wilayah yang tersebut bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 yang dimaksud diubah pada DIM baru usul inisiatif DPR yang digunakan dibacakan, terdapat dua kelompok persentase aturan pencalonan pemilihan kepala daerah 2024 bagi partai urusan politik atau gabungan partai urusan politik yang tersebut miliki kursi di tempat DPRD maupun bagi partai urusan politik atau gabungan partai kebijakan pemerintah yang digunakan tiada mempunyai kursi dalam DPRD.