JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengadakan talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan di dalam Kantor DPTP PKS, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan menggali tambahan di format ideal hubungan bidang yang berkeadilan di dalam Indonesia, khususnya pada konteks peraturan perundang-undangan yang dimaksud mengatur ketenagakerjaan.
Hadir di acara yang dimaksud Wakil Ketua Sektor Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, juga Dekan Fakultas Perekonomian juga Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS memiliki komitmen kuat di menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap bukan adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS sudah ada menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada di dalam garis terdepan di menolak RUU tersebut. Bahkan, setelahnya disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan otoritas yang dimaksud mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra di keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang tersebut berkeadilan pada Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang dimaksud adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang mana terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, lantaran negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi event penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan dan juga mencari solusi dengan terkait kesulitan hubungan industrial di area Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan partisipasi positif di upaya mewujudkan hubungan sektor yang lebih tinggi adil serta seimbang pada masa depan,” kata Indra.
Diskusi di talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan pada hubungan bidang yang digunakan dirasakan oleh sejumlah pekerja di dalam Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang bisa saja meyakinkan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk menjamin bahwa pengumuman pekerja didengar lalu hak-hak merekan dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi di tempat mana pekerja tidak ada belaka menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan ekonomi bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, dunia usaha yang tersebut kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang digunakan sehat, di area mana tidaklah ada pihak yang tersebut merasa dirugikan.
