JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 107 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) akan calon kepala tempat (Bacakada) belum lengkap. Hal itu berdasarkan 1.432 bacakada yang tersebut telah melapor LHKPN.
“Data per pagi ini, KPK sudah pernah menerima laporan LHKPN dari 1.432 Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada), juga yang mana sudah ada dinyatakan lengkap sebagian 1.325 Bacakada,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Akhir Pekan (8/9/2024).
Budi menjelaskan, mayoritas LHKPN Bacakada yang dinyatakan belum lengkap lantaran belum menyertakan surat kuasa. “KPK kembali mengingatkan agar penyampaian LHKPN harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai,” ujarnya.
“Pelaporan online menggunakan materai elektronik juga dikirimkan ke email [email protected],” sambungnya.
Budi melanjutkan, Bacakada yang digunakan telah dilakukan menyampaikan LHKPN-nya lalu sudah dijalankan verifikasi, sehingga dinyatakan laporannya lengkap, akan mendapatkan tanda terima.
“Tanda terima pelaporan LHKPN sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Bacakada ke KPU pada turnamen pemilihan kepala daerah Serentak 2024 ini,” pungkasnya.
