Jakarta – Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan mekanisme lalu beberapa kriteria bagi kontestan pendaftaran kontrak kerja individu (KKI). Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Ibukota Budi Awaluddin menjelaskan, mekanisme terhadap seleksi KKI yakni terdiri dari kontrak kerja guru terhadap pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Dia mengungkapkan, pada mekanisme yang disebutkan dicantumkan pula mekanisme penggajian. Gajinya berasal dari anggaran pendapatan belanja wilayah atau APBD. Selain mekanisme, Budi menjelaskan, Dinas Pendidikan juga mensyaratkan banyak kriteria bagi para peserta.
Para kontestan dipilih berdasarkan kriteria yakni harus mengusai teknologi lalu bliligual. “Tentunya Dinas Pendidikan mengharapkan kualitas terbaik terhadap guru yang dimaksud akan direkrut sesuai dengan prinsip Ibukota Indonesia Daerah Perkotaan Global,” ujar Budi terhadap Tempo melalui aplikasi mobile perpesanan singkat pada Rabu, 24 Juli 2024.
Dia pun menjelaskan mekanisme juga tahap pendaftaran bagi para peserta, yakni melakukan pendaftaran akun pada website JakEdu, melakukan pendaftaran formasi. Para partisipan kemudian menjalani seleksi administrasi, seleksi computer assisted test atau CAT secara online.
Dinas Pendidikan akan mengumumkan hasil seleksi KKI bagi para partisipan yang mana dianggap mampu melalui website Disdik. Tahap selanjutnya, pengadaan barang kemudian jasa, dan juga terakhir adalah pengumuman final penerima KKI. Meski begitu, Budi mengatakan, belum melakukan konfirmasi jadwal dimulainya pendaftaran.
Sebelumnya, Penjabat Pemuka DKI DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah menyiapkan solusi perihal pemutusan kontrak guru honorer pada kebijakan cleansing. Hal yang disebutkan setelahnya ia mengadakan rapat dengan Dinas Pendidikan pada Sabtu, 20 Juli 2024.
Heru mengatakan, pemerintah provinsi DKI Ibukota Indonesia akan memberi wadah terhadap guru honorer yang dimaksud kehilangan pekerjaan akibat kebijakan cleansing tersebut. “Soal guru yang mana nonaktif akan kami data. Lantas dia akan didistribusikan ke sekolah negeri yang membutuhkan ilmunya,” kata Heru seusai acara bertajuk “Bangga Berwisata Indonesia” atau BBWI pada Lapangan Banteng, DKI Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024.
Heru menyatakan akan segera memberikan rekomendasi terhadap 4.127 guru untuk mendapatkan data pokok institusi belajar atau dapodik kemudian membuka pendaftaran kontrak kerja individu atau KKI dengan kuota 1.700 pada Agustus 2024.”Tolong manfaatkan ini sebaik-baiknya untuk bisa saja berubah jadi KKI melalui prosedur yang benar,” ujar dia.
Disdik DKI persoalan DPRD Minta Semua Guru Honorer Diangkat KKI: Pemakaian Anggaran Pendidikan Sudah Melebihi Batas
Artikel ini disadur dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Siapkan Mekanisme Pendaftaran Guru KKI
